[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1a92ab3-49a5-46fd-9dd9-e98ba3d2e4d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Buton Tengah yang Berkah (Bersih, Sejahtera Produktif, Agammis dan Harmonis guna mendukung sektor pariwisata, Perikanan dan Pertanian diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;\r\nb. bahwa seiring dengan perkembangan Kabupaten Buton Tengah yang cukup pesat maka menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;\r\nc. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tentang Ketertiban, Ketentaraman masyarakat sehingga perlu membuat Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b da huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembarani Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahuin 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repuialik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 12004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); \r\n6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repdblik Indonesia Nomor 4444);\r\n7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Reputlilik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n8. Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembarani Negara Republik Indonesia Nomor 4851); ‘\r\n9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);\r\n10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);\r\n11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); \r\n14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); \r\n15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun; 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah;\r\n16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriaesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);\r\n17. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksainaan Kitab Undang-Undang\r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\n20. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); \r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); \r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5230);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Ruang Lingkup dan Tujuan\r\nBab III Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau\r\nBab IV Tertib Lingkungan\r\nBab V Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air\r\nBab VI Tertib Penghuni Bangunan\r\nBab VII Tertib Tuna Wisma, Tuna Susila dan Anak Jalanan\r\nBab VIII Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian\r\nBab IX Tertib Peran Serta Masyarakat\r\nBab X Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan\r\nBab XI Sanksi Administrasi\r\nBab XII Penyidikan\r\nBab XIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIV Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang bersih, sejahtera, produktif, agamis, dan harmonis, serta mendukung sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:

\n\n

Tertib Jalan, Fasilitas Umum, dan Jalur Hijau: Pengaturan rambu lalu lintas, marka jalan, penggunaan trotoar, larangan berjualan di bahu jalan, serta larangan merusak fasilitas umum.
Tertib Lingkungan: Penertiban tempat hiburan yang mengganggu, kewajiban pelaporan tamu rumah kost, serta peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.
Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air: Larangan membangun di atas sungai, larangan membuang limbah, serta program penghijauan dan pengerukan sungai.
Tertib Penghuni Bangunan: Kewajiban menanam pohon, membuat sumur resapan, menyediakan tempat sampah, serta memelihara bangunan dan lingkungan sekitar.
Tertib Tuna Susila dan Anak Jalanan: Penertiban tuna wisma, tuna susila, anak jalanan, serta upaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian: Pengaturan izin tempat hiburan dan kegiatan keramaian.
Tertib Peran Serta Masyarakat: Pengaturan pemasangan atribut di tempat umum, larangan merusak prasarana umum saat unjuk rasa, serta pengaturan pengumpulan sumbangan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembinaan, pengendalian, dan pengawasan oleh Satpol PP Damkar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran ketertiban umum dan berhak mendapat perlindungan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3) dan (4), Pasal 24, dan Pasal 28 dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, denda administrasi, atau sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER: 4 OF 2022
CONCERNING
PUBLIC ORDER
AND PUBLIC PEACE
YEAR 2022

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
PUBLIC ORDER AND PUBLIC PEACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the orderly life of the Buton Tengah community which is Blessed (Clean, Prosperous Productive, Religious and Harmonious in order to support the tourism, Fisheries and Agriculture sectors, it is necessary to have regulations on public order and public peace that are able to protect the community and public infrastructure and its completeness;
that along with the rapid development of Central Buton Regency, it has created various impacts on the social life of the community to carry out

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1a92ab3-49a5-46fd-9dd9-e98ba3d2e4d9","actionData","errors"]