[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1a62bb8-13fd-4391-a63a-c87c887280f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Partai Politik - bantuan keuangan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab Bekasi Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, bantuan keuanfan kepada Partai Politik perlu diatur kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU Np. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000; Peratuan Pemerintah No. 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Penetapan Jumlah Bantuan, Tata Cara Pengajuan Bantuan, Penyerahan Bantuan, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada partai politik. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bekasi. Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran dan besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perolehan kursi di DPRD serta disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Dana bantuan bersumber dari APBD dan diajukan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen pengesahan dari KPU Kabupaten Bekasi. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Berita Acara Serah Terima. Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan tembusan ke KPU Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY

NUMBER: 2 YEAR 2006

FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE BEKASI REGENCY GOVERNMENT
TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Government Regulation Number 29 of 2005 on Financial Assistance to Political Parties, the Regional Regulation of Bekasi Regency Number 3 of 2002 on Financial Assistance from the Bekasi Regency Government to Political Parties is no longer appropriate;
that for the purposes referred to in letter a, financial assistance to Political Parties needs to be re-regulated and stipulated by a Regional Regulation.

Bearing in Mind :

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions Within the Province of West Java (State Gazette of 1950);
Law Number 31 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1a62bb8-13fd-4391-a63a-c87c887280f8","actionData","errors"]