[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1a48a28-f88f-49c6-8243-e8bc86f19cbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggung jawab sosial
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/163
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan\r\nkemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi\r\nlingkungan hidup di daerah Kabupaten Murung Raya\r\nmerupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten Murung Raya;\r\nbahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat\r\nterlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin\r\nhubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah\r\nDaerah, pelaku usaha dan masyarakat;\r\nbahwa pelaku dunia usaha harus memperoleh\r\nkemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta\r\npemberian kesempatan yang lebih luas untuk berperan\r\nserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan\r\npelestarian lingkungan dalam segala aspeknya; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005; Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11\r\nTahun 2012 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nMAKSUD DAN TUJUAN;\r\nBAB III\r\nASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP;\r\nBAB IV\r\nKLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP;\r\nBAB V\r\nPENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TJSLP;\r\nBAB VI\r\nPELAKSANAAN TJSLP;\r\nBAB VII\r\nPROGRAM TJSLP;\r\nBAB VIII\r\nKELEMBAGAAN;\r\nBAB IX\r\nPELAPORAN PROGRAM TJSLP;\r\nBAB X\r\nPENGHARGAAN;\r\nBAB XI\r\nPENYELESAIAN SENGKETA;\r\nBAB XII\r\nSANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2016. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Murung Raya, serta memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memenuhi standar internasional untuk membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan Prinsip TJSLP: Penyelenggaraan TJSLP didasarkan pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsipnya meliputi kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, sensitivitas, keberpihakan, kemitraan, inisiasi, mutualistis dan non diskriminasi, serta koordinatif.
Ruang Lingkup TJSLP: Meliputi bantuan pembiayaan program kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan lingkungan hidup, dan insentif pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah. Ruang lingkup ini berlaku pada kawasan yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari operasional perusahaan.
Klasifikasi Perusahaan: Setiap perusahaan dengan ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan tertentu wajib menganggarkan dana untuk program TJSLP. Klasifikasi dan indikator dampak menjadi dasar penetapan kategori perusahaan terkait besaran alokasi anggaran.
Penganggaran dan Pembiayaan TJSLP: Besaran penganggaran TJSLP diatur dalam peraturan bupati berdasarkan kategori perusahaan. Biaya dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.
Pelaksanaan TJSLP: Dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum, baik pusat, cabang, maupun unit pelaksana di daerah. Pelaksanaan dapat melalui forum pelaksana program TJSLP atau secara mandiri dengan melaporkan kepada forum. Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha, serta menumbuhkan jejaring kerjasama dan kemitraan.
Program TJSLP: Meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, kekuatan ekonomi masyarakat, keberlangsungan usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup.
Kelembagaan: Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat forum pelaksana TJSLP. Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TJSLP yang terdiri dari unsur perusahaan, forum pelaksana TJSLP, pemangku kepentingan dari elemen masyarakat.
Pelaporan Program TJSLP: Pelaksanaan TJSLP dilaporkan kepada Forum TJSLP dalam bentuk laporan semester dan tahunan. Forum TJSLP melaporkan rekapitulasi kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
Penghargaan: Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.

","transitional_provisions","1. Forum pelaksana TJSLP atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Segala Ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan dan atau ijin, pelaporan rencana usahaatau kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perijinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSLP selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n4. Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ditatapkan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n2. Jika dalam waktu 3 bulan sejak pengenaan sanksi tidak ada tindak lanjut, Bupati dapat memberi rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
GOVERNMENT OF MURUNG RAYA REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
IN MURUNG RAYA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

Considering / Whereas :

that efforts to realize the welfare and
prosperity of the community and the preservation of functions
of the environment in the Murung Raya Regency area
are an integral part of the implementation of the Government
of the Murung Raya Regency;
that the efforts as intended in letter a can
be carried out well and effectively if a
synergistic and sustainable relationship is established between the Government
Region, business actors and the community;
that business actors must obtain
convenience and protection in doing business, as well as
providing wider opportunities to play a role
in the social and economic empowerment of the community and
environmental

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1a48a28-f88f-49c6-8243-e8bc86f19cbe","actionData","errors"]