[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c19ab4ae-63c2-4e0f-bf31-3aac8c51c883","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2012
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan\r\nDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan\r\nyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling\r\nlambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009\r\nPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 \r\nPeraturan Gubernur Bali Nomor 124 Tahun 2011\r\n \n Pasal 1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nPasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)\r\nPasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 7);\n2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 124 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 124 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 31);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 3.633.133.585.206,04 dan belanja sebesar Rp. 3.562.732.996.631,79, menghasilkan surplus sebesar Rp. 70.400.588.574,25. Pembiayaan meliputi penerimaan sebesar Rp. 787.311.640.512,25 dan pengeluaran sebesar Rp. 0,00.

Neraca per 31 Desember 2012 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 5.412.315.683.738,88, jumlah kewajiban sebesar Rp. 129.654.112.860,61, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 5.282.661.525.878,27.

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp. 857.867.660.710,35.

Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran Peraturan Daerah ini mencakup berbagai laporan rinci, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja, ikhtisar laporan keuangan BUMD, dan laporan konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BALI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Head of Region submits a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations referred to in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c19ab4ae-63c2-4e0f-bf31-3aac8c51c883","actionData","errors"]