[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c199cd5d-97ea-4c0e-a045-c020e81b2e75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018","number","22/PRT/M/2018","year","2018","published_date","2018-09-14","effective_date","2018-10-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembangunan Bangunan Gedung Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 22/PRT/M/2018, BN.2018/No.1433, jdih.pu.go.id : 79 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pembangunan Bangunan Gedung Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Tujuannya adalah mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang tertib, efektif, dan efisien.

Lingkup peraturan ini mencakup persyaratan Bangunan Gedung Negara (administratif dan teknis), klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai, pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara, tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, penyelenggaraan Pembangunan Tertentu Bangunan Gedung Negara, Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, serta pembinaan dan pengawasan.

Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Persyaratan teknis meliputi tata bangunan dan keandalan bangunan, serta ketentuan klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai.

Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi komponen biaya pembangunan, biaya standar dan nonstandar, standar harga satuan tertinggi, biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan, dan biaya pembangunan dalam rangka perawatan. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri atas pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi.

Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pembangunan tertentu seperti pembangunan dengan desain berulang, desain purwarupa (prototype), dan pembangunan terintegrasi, serta pemeliharaan dan/atau perawatan Bangunan Gedung Negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 22/PRT/M/2018

ABOUT

CONSTRUCTION OF STATE-OWNED BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (3), Article 5 paragraph (6), Article 7 paragraph (4), Article 11 paragraph (4), Article 12 paragraph (13), Article 16 paragraph (4), Article 17 paragraph (3), Article 18 paragraph (6), and Article 19 paragraph (6) of Presidential Regulation Number 73 of 2011 concerning Construction of State-Owned Buildings, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing concerning Guidelines for the Construction of State-Owned Buildings;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c199cd5d-97ea-4c0e-a045-c020e81b2e75","actionData","errors"]