[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c192adc7-0ce5-48fe-aa12-f512cfe00df2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2016/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, Untuk itu Kepala Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014. \n Peraturan daerah ini memuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, berupa laporan keuangan yang memuat: laporan realisasi anggaran; laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; neraca; laporan Operasional; laporan arus kas; laporan Perubahan Ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016. \n Kententuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup pendapatan sebesar Rp.1.316.488.388.971,86 dan belanja sebesar Rp.1.355.258.610.682,56, sehingga terdapat defisit sebesar Rp.(38.770.221.710). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 93.572.727.853,90 dan pengeluaran sebesar Rp. 12.294.658.016,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp.81.278.069.837,90.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang menunjukkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp. 42.507.848.127,20 dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.346.058,00, sehingga saldo anggaran lebih menjadi Rp. 42.513.194.185,20.
Neraca yang mencatat jumlah aset sebesar Rp.2.930.134.205.448,03, jumlah kewajiban sebesar Rp. 43.905.219.897,12, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp.2.886.228.985.550.91.
Laporan Operasional (LO) yang mencatat pendapatan sebesar Rp. 1.364.737.803.857,79 dan beban sebesar Rp. 1.283.604.292.341,50, sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 81.133.511.516,29. Surplus sebelum pos luar biasa adalah Rp. 61.361.118.184,03.
Laporan Arus Kas yang mencatat saldo kas awal sebesar Rp.73.375.258.835,58 dan saldo kas akhir sebesar Rp.33.960.967.454,93.
Laporan Perubahan Ekuitas yang mencatat ekuitas awal sebesar Rp. 3.382.373.631.739,03 dan ekuitas akhir sebesar Rp. 2.886.228.985.550,91.
Catatan atas Laporan Keuangan yang memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 akan diatur dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 18 OF 2016

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2015

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement the provisions of Article 65 paragraph (1) letter d of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Head has the duty to prepare and submit the Draft Regional Regulation on the APBD, the Draft Regional Regulation on Amendments to the APBD and the Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the DPRD for joint discussion, for which the Regional Head needs to form a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2015;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c192adc7-0ce5-48fe-aa12-f512cfe00df2","actionData","errors"]