[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c180f100-fb6e-4c8b-81e3-8383182f9692","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingka T Ii Blora Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingka T Ii Blora Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingka T Ii Blora Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa tarip retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan \r\nberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora \r\nNomor 6 Tahun 1999 dipandang sudah tidak sesuai dengan \r\nkeadaan, sehingga pertu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur \r\nperubahannya dalam Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 T ahun 1997; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), perubahan ayat (3), penyisipan ayat (2a), perubahan Pasal 18 ayat (1), perubahan Lampiran I dan Lampiran II. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2005. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 diubah. \n 29 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, penghapusan ayat (1) dan (2) Pasal 17 serta penambahan ayat (2a), perubahan pada ayat (1) Pasal 18 mengenai sanksi bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta perubahan Lampiran I dan II mengenai daftar tarif pelayanan kesehatan. Latar belakang perubahan ini adalah karena tarif retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi dengan perkembangan dan kondisi terkini, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Blora No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/272428/perda-kab-blora-no-6-tahun-1999","dbd4a268-7eb9-4074-8098-2006923f11dd","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BLORA REGENCY GOVERNMENT
BLORA REGENCY REGULATION
NUMBER 8 OF 2005
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGULATION OF BLORA REGENCY LEVEL II REGION
NUMBER 6 OF 1999 CONCERNING HEALTH SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BLORA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the health service retribution rates stipulated based on the Regional Regulation of Blora Level II Region Number 6 of 1999 are deemed no longer in accordance with the circumstances, so it is necessary to review them; \n that for the purpose of letter a above, it is necessary to regulate the changes in a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950); \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c180f100-fb6e-4c8b-81e3-8383182f9692","actionData","errors"]