[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c16489d9-2611-4feb-b0b6-c3bfe8ac2de2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Kelayakan Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Izin Kelayakan Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Kelayakan Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak tersebut;\r\nb. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupyang baik dan sehat, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memandang perlu mengatur penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang lzin Kelayakan Lingkungan: \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;\r\n2. Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 84, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahuri 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48;\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten KonaweKepulauan (Lembaran DaerahKabupaten Konawe Kepulauan Tahun2016 Nomor 3);\r\n10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;\r\n11. Peraturan MenteriLingkunganHidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;\r\n12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;\r\n13. Peraturan DaerahKabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (LembaranDaerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor3); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEWENANGAN\r\nBAB III TATA CARA PENERBITAN IZIN\r\nBAB IV DOKUMEN LINGKUNGAN\r\nBAB V KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH\r\nBAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VIII PENDANAAN\r\nBAB IX SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 33 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Kelayakan Lingkungan bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk mengendalikan dampak buruk dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor.

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL untuk memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kewenangan penerbitan Izin Lingkungan berada pada Bupati, yang dapat melimpahkannya kepada Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan.

Ketentuan substansial mencakup tahapan perolehan Izin Lingkungan yang meliputi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Pemrakarsa wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan. Izin Lingkungan memuat identitas pemegang izin, deskripsi rencana usaha, persyaratan, kewajiban, dan berakhirnya izin. Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban memenuhi persyaratan lingkungan, menaati kewajiban dalam izin, menyampaikan laporan pelaksanaan, menyediakan dana penjaminan, dan mengajukan permohonan perubahan izin jika ada perubahan lingkup usaha.

Peraturan ini juga mengatur tentang dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, yaitu AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. AMDAL wajib dimiliki oleh usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan, sementara UKL-UPL wajib dimiliki oleh usaha yang tidak berdampak penting. SPPL wajib dimiliki oleh usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada Pemegang Izin Lingkungan yang melakukan pelanggaran Pasal 9.\n2. Jenis sanksi administratif meliputi: teguran tertulis, paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE ISLANDS REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
ON
ENVIRONMENTAL FEASIBILITY PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that a good and healthy environment is one of the social rights possessed by everyone as stated in Article 28 letter h of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that the regional government has a responsibility to protect and manage the environment in order to fulfill these rights;
that in order to carry out good and healthy environmental protection and management, the Konawe Islands Regency Government considers it necessary to regulate the issuance of Environmental Permits as mandated by Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c16489d9-2611-4feb-b0b6-c3bfe8ac2de2","actionData","errors"]