[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c156eece-54d5-44fe-852b-a892fd062cb9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 05 Tahun 2011","number","05","year","2011","published_date","2011-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2011/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur ketentuan mengenai retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945;2.UU No. 1 tahun 1974;3.UU No. 8 tahun 1981;4.UU No. 2 tahun 1993;5.UU No. 23 tahun 2000;6.UU No. 17 tahun 2003\r\n;7.UU No. 1 tahun 2004;8.UU No. 32 tahun 2004;9.UU No. 12 tahun 2006;10.UU No. 23 tahun 2006;11.UU No. 28 tahun 2009;12.PP No.27 tahun 1983\r\n;13.PP No.37 tahun 2007;14.Peraturan Presiden No, 25 tahun 2008;15.Peraturan Presiden No, 26 tahun 2009;16.PMK No.11/PMK.07/2010;17.PD No.1 tahun 2008\r\n;18.PD No.5 tahun 2008;19.PD No.5 tahun 2009;20.PD No. 6 tahun 2009;21.PD No. 4 tahun 2010 \n 1.ketentuan umum;2.nama,obyek dan subyek retribusi;3.golongan retribusi\r\n;4.cara mengukur tingkat penggunan jasa;5.prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;6.struktur dan besaran tarif retribusi;7.wilayah pemungutan\r\n;8.penentuan pembayaran,tempat pembayaran,angsuran dan penundaan pembayaran;9.sanksi administrasi;10.keberatan;11.pengembalian kelebihan pembayaran;12.kadaluwarsa penagihan;13.ketentuan penyidikan;14.ketentuan pidana;15.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai retribusi atas pelayanan penerbitan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKTT), dan Akta Catatan Sipil. Obyek retribusi meliputi:

Kartu Keluarga
Kartu Tanda Penduduk
Surat Keterangan Tempat Tinggal (bagi orang asing dengan izin tinggal terbatas)
Akta Kematian
Akta Perkawinan (di dalam dan di luar kantor)
Akta Perceraian
Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak dokumen-dokumen tersebut dari Pemerintah Daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu/dokumen yang diterbitkan. Tarif retribusi hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Kartu Keluarga: Rp 0,-
Kartu Tanda Penduduk: Rp 0,-
Surat Keterangan Tempat Tinggal (WNA): Rp 0,-
Akta Kematian: Rp 0,-
Akta Perkawinan: Rp 75.000 (di dalam kantor) / Rp 150.000 (di luar kantor) untuk WNI; Rp 150.000 (di dalam kantor) / Rp 300.000 (di luar kantor) untuk WNA
Akta Perceraian: Rp 100.000 untuk WNI; Rp 200.000 untuk WNA
Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak: Rp 50.000 untuk WNI; Rp 150.000 untuk WNA

Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dapat diberikan dalam hal-hal tertentu oleh Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penduduk WNI dan untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).\n2. Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penduduk WNI dan untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANGERANG CITY
REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 5 OF 2011
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR REPLACEMENT OF RESIDENT IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION DEED

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in accordance with the provisions of Article 110 paragraph (1) letter c of the Law
Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Local Fee
it is necessary to regulate the provisions regarding the local service charge for replacement of printing costs
of Resident Identity Cards and Civil Registration Deeds;
that based on the considerations as intended in
letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Service Charge for
Replacement of Printing Costs of Resident Identity Cards and Civil Registration
Deeds;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c156eece-54d5-44fe-852b-a892fd062cb9","actionData","errors"]