[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1554168-a98b-4353-9ec2-2b1c44b18820","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011 - 2030","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011 - 2030","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

wilayah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011 - 2030
ABSTRAK:	\n \n penataan ruang di Kota Bandar Lampung perlu disinergikan dengan kerangka dasar pertimbangan perencanaan wilayah eksternal yang mencakup kawasan metropolitan Bandar Lampung \n UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 32 tahun 2009; UU Nomor 1 tahun 2011; UU Nomor 12 tahun 2011; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 3 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PERDA Nomor 1 Tahun 2010; \n Penetapana UU, Ketentuan Pokok - Pokok Agraria, Konservasi Sumber Daya Alam hayati, kehutanan, Bangunan Gedung, Sumber daya air, Perencanaan Pembangunan, PERDA, Jalan, Penataan Ruang, Pengelolaan Wilayah, Pelayaran, Pengelolaan sampah, Pertambangan Mineral dan Batubara, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pembentukan UU, kepelabuhan, Pelaksanaan UU, pembagian urusan, Rencana Ruang Provinsi Lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2011. \n 57 halaman, penjelasan 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030 bertujuan untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional, dan nasional.

Kebijakan ini mencakup pengembangan struktur ruang dengan membentuk pusat-pusat kegiatan utama kota, meningkatkan aksesibilitas perdagangan dan jasa, menyediakan prasarana dan sarana kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan, meningkatkan fungsi pelayanan nasional dan regional, serta melestarikan lingkungan alami dan keanekaragaman hayati. Strategi termasuk membagi pusat pelayanan kota menjadi dua kawasan (Tanjung Karang dan Teluk Betung), mengembangkan subpusat pelayanan kota, menetapkan fungsi utama dan pendukung masing-masing pusat, mengembangkan pusat kegiatan terpadu melalui konsep Transit Oriented Development (TOD), dan mengembangkan Rajabasa sebagai simpul transportasi regional serta Panjang sebagai kawasan pelabuhan utama.

Pengembangan pola ruang meliputi kawasan lindung (pemeliharaan, pencegahan dampak negatif, peningkatan fungsi RTH) dan kawasan budidaya (mitigasi bencana, pengembangan perumahan berwawasan lingkungan, pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pemantapan kawasan pendidikan tinggi, pengendalian kawasan industri dan pariwisata, serta pengembangan kawasan perbatasan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan).

Kawasan strategis kota meliputi pengembangan kawasan penggerak ekonomi, perlindungan peninggalan budaya, dan perlindungan kawasan ekologis serta antisipasi bencana.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:\n a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;\n b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\n c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Pengenaan sanksi dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembokaran bangunan, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.\n3. Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
SPATIAL PLANNING OF THE REGION
YEAR 2011-2030

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

Considering:

that to direct development in the City of Bandar Lampung by utilizing the spatial planning of the region in a productive, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve public welfare and security, it is necessary to establish a policy on the Spatial Planning of the Bandar Lampung City Region;
that spatial planning in the City of Bandar Lampung needs to be synergized with the basic framework of external regional planning considerations that include the Bandar Lampung metropolitan area; and
that with Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Planning, the strategies and policy directions of the national spatial structure and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1554168-a98b-4353-9ec2-2b1c44b18820","actionData","errors"]