[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c152c7f0-0b1c-4ff7-9ba1-736695b9f476","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-10-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hasil produksi - penjualan - retribusi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang RetribusiPenjualan Produksi Usaha Daerah;\r\n b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.10 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemungutan atas jasa usaha hasil produksi usaha Daerah dinamakan \r\nretribusi penjualan hasil produksi usaha daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Mamasa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi ini dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dengan pengecualian terhadap penjualan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Pemungutan retribusi dilakukan pada saat wajib retribusi melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah, dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau non tunai setelah wajib retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis dan ukuran hasil produksi usaha daerah, dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, dan Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari perangkat daerah terkait.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih tertunda dan diangsur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun sejak saat tertunda.\n2. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) diancam dengan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293432/perda-kab-mamasa-no-1-tahun-2024","46c85b5d-4859-4c6e-b11f-ccdf66469f77","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAMASA
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
ABOUT
SALES RETRIBUTION OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to establish a Regional Regulation of Mamasa Regency concerning Sales Retribution of Regional Business Production;
that regional taxes and regional retribution are an important source of regional revenue to finance regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Sales Retribution of Regional Business Production.

In view of :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c152c7f0-0b1c-4ff7-9ba1-736695b9f476","actionData","errors"]