[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c14276dd-f62d-49e9-a857-4606b40868a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA - ZONASI - WILAYAH PESISIR - PULAU KECIL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ABSTRAK:	\n \n Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;\r\nWilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;\r\nDalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2012. \n Perda ini mengatur mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir; Rencana Struktur Ruang Pulau-Pulau Kecil; Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Pengendalian Pemanfaatan Zona; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih \r\nlanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. \n 33 hlm.; Penjelasan 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pengelolaan ini juga bertujuan untuk pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. \n\n Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n 1. Rencana struktur ruang wilayah pesisir, meliputi sistem pusat-pusat pertumbuhan, jaringan prasarana (transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, lingkungan, perikanan, pengendalian bencana, penelitian kelautan), dan pengembangan minapolitan.\n 2. Rencana pola ruang wilayah pesisir, meliputi kawasan pemanfaatan umum (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, industri kelautan, pariwisata bahari, permukiman, pertanian, hutan), kawasan konservasi (sempadan pantai, konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil), zona mitigasi bencana, dan alur laut.\n 3. Hak dan kewajiban masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.\n 4. Pengendalian pemanfaatan zona melalui perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang dan rencana zonasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :\n a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :\n 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\n 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\n 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\n 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Deaerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan\n3. Pemanfaatan ruang menurut rencana zonasi diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian","sanctions","1. Setiap orang yang tidak mentaati RZWP3K Kabupaten dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam BAB V dan BAB VII dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that coastal areas and small islands are part of the
biological natural resources bestowed by
God Almighty and are wealth
controlled by the state, which needs to be preserved and
utilized for the greatest prosperity of
the people, both for present and future generations
to come;
that coastal areas and small islands have
a diversity of high biological natural resources potential, and
are very important for social, economic
cultural, environmental, and national sovereignty support
, therefore it needs to be managed sustainably and
globally, taking into account the aspirations and
participation of the community, and the nation's values
based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c14276dd-f62d-49e9-a857-4606b40868a5","actionData","errors"]