[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c13fcb11-652b-4f4a-a3a7-b62fa6487acd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n 1. Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten.\r\n\r\n2. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah \n 1. Pasal 18 ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959\r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 \r\n4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008\r\n5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\n8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 \r\n15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011\r\n16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013\r\n17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016\r\n18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 \n 1. Bab I : Ketentuan Umum\r\n2. Bab II : Tujuan dan Ruang Lingkup\r\n3. Bab III : Perencanaan\r\n4. Bab IV : Pemanfaatan\r\n5. Bab V : Pengendalian\r\n6. Bab VI : Pemeliharaan\r\n7. Bab VII : Pendanaan\r\n8. Bab VIII : Pengelolaan Limbah B3\r\n9. Bab IX : Dumping\r\n10. Bab X : Hak, Kewajiban dan Larangan\r\n11. Bab XI : Sistem Infromasi\r\n12. Bab XII : Peran Serta Masyarakat\r\n13. Bab XIII : Tugas dan Wewenang\r\n14. Bab XIV : Kerja Sama Daerah\r\n15. Bab XV : Pemantauan Kualitas Lingkungan Hiduo\r\n16. Bab XVI : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengaduan\r\n17. Bab XVII : Sanksi Administratif\r\n18. Bab XVIII : Ketentuan Penyidikan\r\n19. Bab XIX : Ketentuan Pidana\r\n20. Bab XX : Ketentuan Peralihan\r\n21. Bab XXI : Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020. \n 50 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

Melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Menciptakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.
Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
Menjamin keadilan generasi masa kini dan masa depan.
Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup.
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Mengantisipasi isu lingkungan secara global.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pendanaan, pengelolaan limbah B3, dumping, hak, kewajiban dan larangan, sistem informasi, peran serta masyarakat, tugas dan wewenang, kerjasama daerah, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan, dan pengaduan, serta sanksi administratif.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH, dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup.

Pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Walikota memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan daerah, melaksanakan KLHS dan RPPLH daerah, menetapkan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan kerjasama dan kemitraan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling lama18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lama18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Segala izin dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dikeluarkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintergrasikan kedalam izin lingkungan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 1 OF 2020

ABOUT

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of the principle of sustainable development that is qualified and fair is the responsibility of the Regional Government and the participation of the community and the business world to preserve and develop the ability of the environment that is harmonious, balanced, so it is necessary to protect and manage the environment in a systematic, integrated and consistent manner;
that in order to provide legal certainty in the implementation of environmental protection and management and for the survival of humans and other living things, which is based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law Number 23

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c13fcb11-652b-4f4a-a3a7-b62fa6487acd","actionData","errors"]