For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Also known as: Peraturan Bapeten 3/2023 · Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2023 · Peraturan Bapeten Nomor 3 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:21 Desember 2023Publication Date:18 Desember 2023
Pengawasan Tenaga Nuklir

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
ThemeTata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
LocationBadan Pengawas Tenaga Nuklir
Effective Date21 Desember 2023
Publication Date18 Desember 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1475) Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam perumusan dan penetapan kebijakan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Hal ini dilakukan dengan menyediakan pedoman penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir dan Sekretaris Utama dalam proses pembentukan peraturan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan. Subjek hukum diwajibkan untuk mengikuti prosedur perencanaan dan penyusunan yang melibatkan berbagai pejabat fungsional, termasuk perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan.

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih dalam proses dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1475).

(-)