[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1377987-0fd9-462e-8e13-67aa709835a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lahat","place_of_enactment","Lahat","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMILIHAN-KEPALA-DESA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Covid-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat. PERDA No. 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi Covid-19. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDA No. 4 Tahun 2015. \n Dalam peraturan ini diatur beberapa perubahan mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa \n Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa untuk menyesuaikan dengan kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena Pemerintah Daerah perlu menegakkan protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten, satuan tugas penanganan COVID-19, dan perangkat daerah terkait.
Pembentukan panitia pemilihan tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur pimpinan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.
Penambahan Bab III A tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, yang mengatur penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan.
Protokol kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan tempat sampah tertutup, menjaga jarak, menghindari kerumunan, penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, penggunaan alat tulis pribadi, penyemprotan disinfektan, pengaturan tata letak tempat duduk, dan penyediaan sumber daya kesehatan.
Pembatasan kegiatan kampanye yang berpotensi menciptakan kerumunan, serta pengaturan mengenai materi kampanye yang diutamakan mengenai penanganan COVID-19 dan dampaknya.
Pengaturan mengenai kehadiran dalam pengambilan nomor urut dan perhitungan suara.
Pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari teguran lisan hingga diskualifikasi.
Kemungkinan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan COVID-19 tidak terkendali.
Kewajiban Bupati untuk melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.","sanctions","1. Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi.\n2. Sanksi meliputi: teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan diskualifikasi.\n3. Teguran lisan diberikan oleh Panitia Pemilihan atau panitia pemilihan kecamatan.\n4. Teguran tertulis I diberikan kepada Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kecamatan.\n5. Teguran tertulis II dan diskualifikasi dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108},"text","Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAHAT
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF LAHAT REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 04 OF 2015
ON VILLAGE HEAD ELECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAHAT,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regional Government in carrying out the stages of the Village Head Election needs to enforce health protocols to prevent activities that could cause the spread/transmission of Corona Virus Disease 2019 which endangers public health;
that Regional Regulation of Lahat Regency Number 4 of 2015 concerning Village Head Election, needs to be adapted to sociological dynamics due to non-natural disasters, namely the Corona Virus Disease 2019 pandemic;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate Regional Regulation of Lahat Regency Number 4 of 2015 concerning Amendments to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1377987-0fd9-462e-8e13-67aa709835a7","actionData","errors"]