[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1253605-33b5-487e-bfdc-24af751b34e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-06-13","effective_date","2005-06-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/No.19 Seri C Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan\r\nkewenangan bidang perindustrian serta \r\nguna memberikan kepastian bagi dunia\r\nusaha perlu pengaturan mengenai \r\nRetribusi Izin Usaha Industri, Izin\r\nPerluasan dan Tanda Daftar Industri; bahwa untuk melaksanakan maksud\r\ntersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan \r\nDaerah tentang Retribusi Izin usaha\r\nIndustri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar \r\nIndustri; \n Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan izin usaha industri, prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa dan saat retribusi terhutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2005. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2005 mengatur tentang retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (TDI). Latar belakangnya adalah untuk menyelenggarakan kewenangan bidang perindustrian dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan pemberian IUI, Izin Perluasan, dan TDI. Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin tersebut dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh fasilitas pelayanan tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi IUI, Izin Perluasan, dan TDI digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Izin Usaha Industri: Didasarkan atas nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya survey, transportasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan administrasi.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif dibedakan berdasarkan jenis perizinan dan nilai investasi. Rincian tarif untuk IUI, Izin Perluasan, dan TDI berdasarkan nilai investasi tercantum dalam Pasal 8.
Wilayah Pemungutan: Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang.
Masa dan Saat Retribusi Terhutang: Masa retribusi adalah selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya. Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau karena bencana alam, kerusuhan, atau pailit.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi atau ada pengakuan hutang.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri dilakukan oleh instansi yang ditunjuk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4(empat) kali tarif retibusi dengan hukuman tambahan pencabutan IUI, dan TDI.","revokes",[],"revoked_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kab. Magelang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH) atau Surat Angkut Kayu Milik (Sakm), Retribusi Pelayanan Administrasi, Pengelolaan dan Retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan-Salamsari di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan, Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan, Retribusi Izin Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan, dan Sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Pemakaian Tanah Pengairan Atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang, dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan Serta Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348364/perda-kab-magelang-no-8-tahun-2012","69de968d-9d9c-48ad-995f-786f705fe1b9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAGELANG REGENCY
Number: 19 Year: 2005 Series: C Number: 4

MAGELANG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2005
ON
INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE FEES, EXPANSION PERMITS
AND INDUSTRIAL REGISTRATION CERTIFICATE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement the authority in the industrial sector and to provide certainty for the business world, it is necessary to regulate Industrial Business License Fees, Expansion Permits and Industrial Registration Certificate;
that to implement the above intentions, it is necessary to issue a Regional Regulation on Industrial Business License Fees, Expansion Permits and Industrial Registration Certificate

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 in conjunction with Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1253605-33b5-487e-bfdc-24af751b34e3","actionData","errors"]