[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1236c0a-8d3f-456a-b555-e635a6b6e65c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1957 tentang Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat-Syarat Kecakapan, Pengetahuan dan Cara Pemilihan Serta Pengesahan Kepala Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1957","number","44","year","1957","published_date","1957-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat-Syarat Kecakapan, Pengetahuan dan Cara Pemilihan Serta Pengesahan Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1957
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44, LN. 1957/No. 98, TLN. No. 1458, LLBPHN : 3 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat-Syarat Kecakapan, Pengetahuan dan Cara Pemilihan Serta Pengesahan Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 1957. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menetapkan syarat-syarat kecakapan, pengetahuan, dan cara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah sebelum adanya undang-undang yang lebih spesifik mengenai hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Kepala Daerah yang terpilih memiliki kepercayaan dari masyarakat dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk tidak kehilangan hak mengurus harta benda, tidak dipecat dari hak memilih atau dipilih, tidak terganggu ingatannya, memiliki pengetahuan luas tentang kemasyarakatan, tidak pernah dihukum karena kejahatan, dan memiliki nama baik di masyarakat. Pemilihan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara tertulis dan rahasia, dan hasilnya harus disahkan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri tergantung tingkat daerahnya.

","transitional_provisions","1. Untuk masa peralihan yang diharapkan tidak lebih dari 4 tahun, Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 YEAR 1957
on
ESTABLISHMENT OF GENERAL REGULATIONS REGARDING COMPETENCE REQUIREMENTS,
KNOWLEDGE AND METHODS OF SELECTION AND
RATIFICATION OF REGIONAL HEADS

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :	that it is necessary to have general regulations regarding the requirements of competence, knowledge and methods of election and ratification of Regional Heads before the existence of laws concerning the election, method of appointment and dismissal of Regional Heads referred to in Article 23 paragraphs (1) and (2) of Law No. 1 of 1957;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 98 of the Provisional Basic Law and Article 24 paragraphs (1) and (4) of Law No. 1 of 1957 (State Gazette of 1957 No. 6) on the Basic Principles of Regional Government, as it has since been amended;

Hearing: The Council of Ministers in its meeting on October 1, 1957;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1236c0a-8d3f-456a-b555-e635a6b6e65c","actionData","errors"]