[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1204bae-2bb0-48b9-a7c8-1fedb9283119","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penataan, pengaturan, pengendalian \r\ndan pembinaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, \r\nmaka dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor \r\n18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, \r\ntelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak \r\nNomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi lzin Mendirikan \r\nBangunan; bahwa Perhituran Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 \r\nTahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah \r\ntidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan \r\npada saat ini, sehingga daiam rangka terwujudnya regulasi yang lebih implementatif dan ramah investasi maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan perlu untuk ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin mendirikan Bangunan; \n Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-undang nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang No,nor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republikk Indonesia Nomor 1 \r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupalen Demak Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang permohonan izin mendirikan bangunan, kewajiban pemegang izin, petugas izin mendirikan bangunan, pondasi, penggunaan material bangunan, luas dan tinggi bangunan, pencegahan kebakaran, pagar batas halaman, saluran air, sumur endapan, sumur-sumur dan tempat kotoran, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, cara menghitung retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, sanksi administrasi, keberatan, pe ngembalian kelebih an pe mbayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomr 25 Tahun 2000 dicabut. \n 33 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah untuk menata, mengatur, mengendalikan, dan membina tata ruang wilayah Kabupaten Demak, serta menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan regulasi yang lebih implementatif dan ramah investasi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang:

\n\n

Prosedur permohonan IMB, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon.
Kewenangan pemberian IMB yang didelegasikan kepada Camat untuk bangunan dengan luas tertentu.
Kewajiban pemegang IMB selama proses pendirian bangunan.
Tugas dan wewenang petugas IMB dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bangunan.
Persyaratan teknis bangunan, termasuk pondasi, penggunaan material, luas dan tinggi bangunan, serta pencegahan kebakaran.
Pengaturan mengenai pagar batas halaman, saluran air, sumur endapan, sumur-sumur, dan tempat kotoran.
Objek dan subjek retribusi IMB.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan menghitung retribusi IMB.
Wilayah pemungutan, masa retribusi, dan saat retribusi terutang.
Tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi.
Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran retribusi.
Prosedur pengajuan keberatan atas SKRD dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang dapat diberikan oleh Bupati.
Kadaluwarsa penagihan retribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB dan sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan dan telah mendapatkan izin berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Pemilik Bangunan di dalam wilayah Kabupaten Demak yang bangunannya didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan harus mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini.\n3. Bangunan-bangunan yang pada saat sekarang diajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunannya atau Izin Mendirikan Bangunannya masih dalam proses tetap menggunakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000.\n4. Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, maka segala ketentuan yang terkait dengan Garis Sempadan, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DEMAK REGENCY GOVERNMENT
DEMAK REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2009
ABOUT
BUILDING PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

Considering:

that in the context of structuring, regulating, controlling, and guiding the Spatial Planning of the Demak Regency, based on Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Demak Regency Regulation Number 25 of 2000 concerning Building Permit Fees has been established;
that Demak Regency Regulation Number 25 of 2000 as referred to in letter a, is no longer in accordance with the current situation, conditions and developments, so that in order to realize a more implementative and investment-friendly regulation, Demak Regency Regulation Number 25 of 2000 concerning Building Permit Fees needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate and re-establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1204bae-2bb0-48b9-a7c8-1fedb9283119","actionData","errors"]