[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c10ec6ad-b5d1-431f-b6d9-32a624568346","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 20 Tahun 2012","number","20","year","2012","published_date","2012-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

grosir-pasar-retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang salah satunya melalui retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; \r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan 127 huruf b, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pemungutan; Bab 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Pembayaran dan Penundaan Pembayaran; Bab 9. Sanksi Administratif; Bab 10. Penagihan; Bab 11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 12. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa; Bab 13. Insentif Pemungutan; Bab 14. Ketentuan Penyidikan; Bab 15. Ketentuan Pidana; Bab 16. Ketentuan Peralihan; Bab 17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2012 mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan melalui perluasan obyek retribusi daerah, khususnya retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan luas, jangka waktu, dan jenis fasilitas yang digunakan.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Tarif ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif Ruko ditetapkan sebesar Rp. 133.000,00/m²/tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Penentuan Pembayaran: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pemungutan disetor bruto ke kas daerah.
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi adalah 1 tahun kalender, dan retribusi terutang sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Segala surat perjanjian yang telah dibuat yang berkaitan dengan Rumah Toko (Ruko) sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF MANGGARAI BARAT REGENCY
NUMBER 20 OF 2012
ON
LOCAL FEE FOR WHOLESALE MARKET AND/OR SHOPPING CENTER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MANGGARAI BARAT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the implementation of government, development and community services, it is necessary to expand the object of local fees by taking into account the potential of the region, one of which is through local fee for wholesale market and/or shopping center;
that in order to implement the provisions of 127 letter b, Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the local fee for wholesale market and/or shopping center is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Fee for Wholesale Market and/or Shopping

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c10ec6ad-b5d1-431f-b6d9-32a624568346","actionData","errors"]