[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c10cbaa6-06e7-496b-968c-95daa6a0aa29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 35 Tahun 2016 tentang TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 35 Tahun 2016","number","35","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2016.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, yang mengatur dan mengawasi operasi angkutan barang guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini mengatur kegiatan angkutan barang, terminal angkutan barang, dan jaringan lintas angkutan barang di Kota Metro.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Setiap orang atau badan yang bergerak di bidang angkutan barang wajib memiliki izin angkutan.\n- Angkutan barang harus menggunakan mobil barang yang laik jalan dan mematuhi peraturan lalu lintas.\n- Terminal barang berfungsi melayani bongkar muat barang dan perpindahan moda transportasi, dengan fasilitas utama dan penunjang yang diatur.\n- Kendaraan angkutan barang wajib masuk terminal Tejo Agung dan membayar retribusi.\n- Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang harus melalui jaringan lintas yang ditetapkan.\n- Jalan dikelompokkan berdasarkan kelas jalan, dan waktu serta lokasi kegiatan angkutan barang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.\n- Dispensasi penggunaan jalan dapat diberikan dalam keadaan tertentu dengan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan atau dokumen perjalanan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00.\n2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai kelas jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00.\n3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai kelas jalan, daya angkut, dan dimensi kendaraan dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

METRO MAYOR REGULATION
NUMBER 35 OF 2016

ABOUT

IMPLEMENTATION OF METRO CITY REGULATION
NUMBER 08 OF 2014 REGARDING THE ORGANIZATION OF GOODS TRANSPORT
ON THE ROAD

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n

Considering:

That to implement the provisions of Article 3 of Metro City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Implementation of Goods Transport on the Road, namely the implementation of goods transport, it is necessary to stipulate regulations and supervision of its operations in order to realize safety, security, order and smooth road traffic and transport in Metro City and services to the community in the field of road traffic and transport;
that to implement the provisions of letters a and b above, it is necessary to stipulate a Metro Mayor Regulation concerning the Implementation of Metro City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c10cbaa6-06e7-496b-968c-95daa6a0aa29","actionData","errors"]