[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0f7b25c-d412-46bc-a48e-3719170448ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023","number","123","year","2023","published_date","2023-11-21","effective_date","2023-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepegawaian-hukdis
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 123, BN.2023 (934)/118 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94\r\nTahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta untuk meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan menjaga akuntabilitas Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan simplifikasi regulasi terhadap beberapa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penggunaan metode penentuan jenis hukuman disiplin untuk Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemeriksaan pelanggaran disiplin, tindakan manajerial dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, tingkatan dan jenis hukuman disiplin, pemotongan tunjangan sebagai dampak hukuman disiplin, penyampaian keputusan berlakunya hukuman disiplin, pendokumentasian keputusan hukuman displin, pemantauan evaluasi, hak kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman\r\nDisiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin PegawaiNegeriSipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplindan Penjatuhan Hukuman Disiplin PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n 118 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 ini ditetapkan untuk menyederhanakan dan menyesuaikan regulasi terkait tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan akuntabilitas di Kementerian Keuangan. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara atasan langsung, tim pemeriksa, dan pejabat yang berwenang menghukum dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan metode penentuan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin. Pegawai yang melanggar disiplin dapat dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.

","transitional_provisions","1. Terhadap Pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan bagi Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. 2. Terhadap Pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan diberikan pemotongan Tunjangan sebagai dampak dari penjatuhan Hukuman Disiplin, pemotongan Tunjangan berkenaan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya Hukuman Disiplin. 3. Terhadap Pelanggaran Disiplin yang sedang dilakukan Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan yang telah selesai dilakukan Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin tetapi belum dilakukan penjatuhan Hukuman Disiplin, maka proses selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 4. Terhadap Informasi Pelanggaran Disiplin yang telah diterima tetapi belum dilakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, maka proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan proses selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 123 OF 2023
on
PROCEDURES FOR INVESTIGATING DISCIPLINARY VIOLATIONS
AND IMPOSITION OF DISCIPLINARY PENALTIES
WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on Government Regulation Number 94 of 2021 on Civil Servant Discipline, and to improve discipline, integrity, and maintain the accountability of the Ministry of Finance, it is necessary to adjust and simplify regulations regarding several provisions concerning guidelines for investigating disciplinary violations and the use of methods for determining the type of disciplinary punishment for the Imposition of Disciplinary Penalties within the Ministry of Finance;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0f7b25c-d412-46bc-a48e-3719170448ef","actionData","errors"]