[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0f0d48c-918b-4340-99fe-b2f20b337deb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; bahwa penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;\r\n \n 1.\tUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Pembentukan ;\r\n3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi;\r\n4. Tata Kerja;\r\n5. Pembiayaan;\r\n6. Pengangkatan Dan Pemberhentian;\r\n7. Ketentuan Peralihan; dan\r\n8. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2009. \n 44 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2009 ini mengatur pembentukan, organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan ini membentuk berbagai UPT di berbagai dinas dan badan, termasuk:

Dinas Pendidikan: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Dinas Kesehatan: Gudang Farmasi dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Dinas Pekerjaan Umum: Unit Peralatan dan Laboratorium, serta Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJ2).
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Unit Pendapatan.
Dinas Perhubungan: Pengelola Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pemukiman Transmigrasi.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata: Pengelola Objek Wisata.
Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar: Pasar.
Dinas Pertanian: Balai Benih Hortikultura.
Dinas Peternakan: Pembibitan Ternak dan Balai Kesehatan Hewan.
Dinas Perkebunan: Satuan Pengelola Perkebunan.
Dinas Kehutanan: Satuan Pengelola Kehutanan.
Dinas Kelautan dan Perikanan: Balai Budidaya Udang dan Pangkalan Pendaratan Ikan.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat: Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran.
Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah: Radio Gema Saijaan Kotabaru.

Setiap UPT memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Pelaksana Operasional. Bagan struktur organisasi masing-masing UPT tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","1. Rumusan tugas, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Kepala Dinas atau Peraturan Kepala Badan.\n2. Unit Pelaksana Teknis yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KOTABARU REGENCY GOVERNMENT
KOTABARU REGENCY REGULATION
NUMBER 04 YEAR 2009
CONCERNING
FORMATION, ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS IN THE AGENCIES AND OFFICES
WITHIN THE KOTABARU REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOTABARU,

Considering:

that in an effort to further improve the effectiveness
of carrying out operational tasks and providing
services to the community, it is deemed necessary to
reorganize the Technical Implementation Units in the
Kotabaru Regency Government;
that the reorganization of the Technical Implementation
Units as referred to in letter a,
is guided by Government Regulation Number 41
of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to form a Regional
Regulation concerning the Formation, Organization and Work Procedures
of Technical Implementation Units of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0f0d48c-918b-4340-99fe-b2f20b337deb","actionData","errors"]