For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Sleman dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Also known as: Perda Kabupaten Sleman 12/2009 · Perda Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2009 · Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009

Status:
Active
Effective Date:31 Desember 2009Publication Date:31 Desember 2009
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan Sleman dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
LocationPemerintah Kabupaten Sleman
Effective Date31 Desember 2009
Publication Date31 Desember 2009
Place of EnactmentSleman

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16).

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2010. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 985.404.158.757,99, belanja daerah sebesar Rp 1.028.576.356.891,85, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp 43.172.198.133,86). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp 56.910.698.133,86 dan pengeluaran sebesar Rp 13.738.500.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 43.172.198.133,86. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Bupati Sleman menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

(-)

(-)