[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0d2257a-078b-4d81-9472-55439b46a8ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2012","number","10","year","2012","published_date","2012-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab Pasuruan Tahun 2012 No 10 TLD No 242
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16\r\nTahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006 perlu diganti.\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Pasuruan No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Pasuruan No. 12 Tahun 2008; \n peraturan ini mengatur mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh\r\nPemerintah Daerah meliputi :\r\na. Pemakaian tanah;\r\nb. Pemakaian Gedung Balai Diklat Pandaan;\r\nc. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat berat;\r\nd. Penggunaan Jasa Laboratorium Jalan;\r\ne. Pemotongan Pohon;\r\nf. Pemakaian Pemancar Radio;\r\ng. Penggunaan Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan;\r\nh. Pemakaian Mesin dan peralatannya; dan\r\ni. Pemakaian Kios/ Bangsal Pengolahan Ikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian\r\nKekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n jumlah 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan perlunya penggantian Peraturan Daerah sebelumnya.

Ketentuan Substansial:

Obyek retribusi meliputi pemakaian tanah, Gedung Balai Diklat Pandaan, kendaraan/alat-alat berat, jasa laboratorium jalan, pemotongan pohon, pemancar radio, jasa pelayanan laboratorium lingkungan, mesin dan peralatannya, serta kios/bangsal pengolahan ikan. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jenis pelayanan, frekuensi, luas, volume, lokasi, dan nilai strategis pemakaian kekayaan daerah. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.

Masa retribusi sama dengan jangka waktu pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, dan retribusi terutang sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut di wilayah daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan harus dilunasi selambat-lambatnya 10 hari sejak diterbitkan.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah jika tidak dapat membayar tepat waktu. Kepala Daerah juga dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2012
CONCERNING
LOCAL RETRIBUTION FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 16 of 2001 concerning Retribution for the Use of Regional Assets as amended by Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 23 of 2006 needs to be replaced.
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Retribution for the Use of Regional Assets;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0d2257a-078b-4d81-9472-55439b46a8ba","actionData","errors"]