[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0c1c0e4-403f-4356-8c51-6de661c5bb45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-06-23","effective_date","2008-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Retribusi Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pasar
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2008 (6) : 11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, dalam kaitannya dengan ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan baik kondisi pasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nb. bahwa sesuai fasilitas yang disediakan berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dipandang perlu\r\nmemungut jasa atas fasilitas tersebut;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nMajene tentang Retribusi Pasar. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\n1. Nama, objek dan subjek retribusi\r\n2. Golongan retribusi\r\n3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\n4. Struktur dan besaran tarif\r\n5. Wilayah pemungutan\r\n6. Tata cara pemungutan\r\n7. Sanksi administrasi \r\n8. Tata cara pembayaran\r\n9. Tata cara penagihan\r\n10. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi\r\n11. Kedaluarsa penagihan\r\n12. Ketentuan pidana\r\n13. Penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 1999 seri B Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar diterbitkan dengan latar belakang bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 4 Tahun 1999) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungut retribusi atas fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti halaman/pelataran, los, dan kios, yang khusus diperuntukkan bagi pedagang. Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, dan kelas pasar yang digunakan. Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis fasilitas (halaman/pelataran, los, dan/atau kios) dan jangka waktu pemakaian. Kelas pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari retribusi yang terutang. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah 3 bulan sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan atau denda.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kebupaten Majene Nomor 4 Tahun 1999 tentang retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 1999 seri B Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MAJENE REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
MARKET RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of Majene Regency Number 4 of 1999 concerning Market Retribution, in relation to the provisions in Article 11 of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, is no longer in accordance with the development of both market conditions and applicable laws and regulations, so it needs to be reviewed;
that according to the facilities provided in the form of yards/courtyards, stalls and/or kiosks managed by the regional government and specifically provided for traders, not including those managed by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and private parties, it is deemed necessary to collect fees for these facilities;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0c1c0e4-403f-4356-8c51-6de661c5bb45","actionData","errors"]