Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan perparkiran, mewujudkan kelancaran lalu lintas, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang dan barang di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tersebut dan merupakan Wajib Retribusi. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan zona/lokasi parkir, tingkat kepadatan lalu lintas, frekuensi pemakaian, dan jenis kendaraan. Struktur tarif didasarkan pada biaya pengadaan, marka, rambu-rambu, dan operasional, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Tarif retribusi dapat ditinjau setiap 3 tahun.

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kartu langganan). Pembayaran dilakukan langsung kepada petugas pemungut saat pelayanan selesai digunakan. Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran berupa angsuran atau penundaan.

Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Dinas untuk mendanai kegiatan terkait pelayanan parkir. Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja.

(-)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.