[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0aea9a6-0b30-4699-ae00-c1c5fb8f01c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-05-11","effective_date","2004-05-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Dinas-dinas - Kabupaten Merangin
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin
ABSTRAK:	\n \n Dengan diberlakukannya PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kab. Merangin perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; Penataan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Perda. \n UU No. 7 Tahun 1965 dengan mengubah UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002; Kepmendagri No. 16 Tahun 2003. \n Perda ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, yang meliputi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Ketentuan Lain-lain; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2004. \n Dengan berlakunya Perda ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 23 hlm.; Penjelasan 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan menata kembali organisasi dan tata kerja dinas-dinas di Kabupaten Merangin sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan organisasi dinas-dinas ini didasarkan pada analisis beban kerja, kewenangan pemerintah daerah, karakteristik dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah atau dengan pihak ketiga.\n\nPeraturan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari dinas-dinas di Kabupaten Merangin. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Perkotaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap dinas memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidangnya masing-masing dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Fungsi masing-masing dinas mencakup penyusunan kebijakan teknis, pemberian perizinan, pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan pelaksanaan urusan tata usaha dinas.\n\nSetiap dinas memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, bidang-bidang yang membawahi seksi-seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan organisasi masing-masing dinas tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 4 OF 2004
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF OFFICES
OF MERANGIN REGENCY.

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n That with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations where the Organization and Work Procedures of the Offices of Merangin Regency need to be reviewed for adjustment; \n That the rearrangement as referred to in letter a above, needs to be stipulated by a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 7 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of Sarolangun Bangko and Level II Regions of Tanjung Jabung (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 50), by amending Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0aea9a6-0b30-4699-ae00-c1c5fb8f01c3","actionData","errors"]