[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0a41b8f-05c7-4505-9945-a6975c72d5a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-03-09","effective_date","2015-03-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN.2015/NO.369, jdih.kemsos.go.id : 17 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan untuk memastikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial.

Tujuan dari standar ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial, memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dari kesalahan praktik, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Struktur organisasi lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan ketua bidang rehabilitasi sosial.
Sumber daya manusia yang meliputi pekerja sosial profesional, tenaga medis kesehatan, psikolog, instruktur keterampilan, pembimbing rohani, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial.
Sarana dan prasarana fisik yang meliputi ruang perkantoran, ruang pelayanan teknis, ruang pelayanan umum, peralatan, dan alat transportasi. Standar khusus juga diatur untuk tuna susila, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS, dan korban tindak pidana perdagangan orang.
Manajemen pengelolaan dana dan pertanggungjawaban dana yang harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Program rehabilitasi sosial yang meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan.
Persyaratan dan tata cara pendaftaran lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial, termasuk persyaratan administrasi dan proses pendaftaran.
Kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial.
Pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumber pendanaan yang sah.
Pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial.
Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 01 OF 2015
ON
STANDARDS FOR SOCIAL REHABILITATION INSTITUTIONS FOR SOCIALLY DISADVANTAGED PERSONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs Between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, it is necessary to prepare norms, standards, procedures and criteria;
that in order for the implementation of social rehabilitation to meet the basic needs of persons with social welfare problems who are socially disadvantaged and social rehabilitation institutions for socially disadvantaged persons can provide optimal services, it is necessary to have provisions governing standards for social rehabilitation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0a41b8f-05c7-4505-9945-a6975c72d5a2","actionData","errors"]