[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0a273c1-091e-4aa6-b0fa-ee644432f33c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Satuan Polisi Pamong Praja - Pembentukan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2006 (7) Seri D; 9 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat melalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana ketentuan yang berlaku; ahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tipe organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mengatur yang harus dicantumkan dalam Peratuan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamon Praja Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah Perubahan; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah kota bekasi nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja pemerintah kota bekasi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, judul BAB II dan penambahan Pasal 2A, perubahan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6A, PAsal 6B dan Pasal 6C, penambahan Pasal 8A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2006. \n Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 diubah. \n 9 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat melalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tipe organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.

Ketentuan Substansial:

Pasal 1 diubah untuk memperbarui definisi istilah-istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Sekretaris Daerah, Satpol PP, Kepala Satpol PP, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Kelompok Jabatan Fungsional, dan LAKIP.
Judul BAB II diubah menjadi \"PEMBENTUKAN DAN TIPE ORGANISASI\", dan ditambahkan Pasal 2A yang menyatakan bahwa Tipe Organisasi Satpol PP adalah tipe A.
Pasal 4 diubah untuk memperbarui tugas pokok Satpol PP dalam membantu Walikota menyelenggarakan Kebijakan Daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum, melakukan penegakan Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, pengamanan gedung-gedung negara, pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah, dan pengamanan tamu negara maupun tamu daerah.
Pasal 5 diubah untuk memperbarui fungsi Satpol PP, termasuk penyusunan program dan kegiatan, penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggaraan operasi justisi, penyelenggaraan koordinasi pembinaan operasional dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Daerah, penyelenggaraan pemberkasan berita acara hasil penyidikan, penyelenggaraan pelatihan khusus Satpol PP, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan pengadaan dan perlengkapan operasional penertiban, penyusunan laporan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan gedung-gedung negara dan tamu negara maupun tamu daerah, penyelenggaraan pengamanan gedung-gedung negara dan tamu negara maupun tamu daerah, dan penyusunan LAKIP Satpol PP.
Pasal 6 diubah dan ditambah tiga pasal (6A, 6B, dan 6C) untuk mengatur susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Usaha, Bidang Pendataan dan Pembinaan, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perda dan Peraturan lainnya, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Anggota Polisi Pamong Praja. Pasal 6A mengatur eselon jabatan, dan Pasal 6B mengatur pembentukan satuan-satuan khusus.
Ditambahkan Pasal 8A yang mengatur persyaratan pengangkatan Anggota Satpol PP, termasuk status Pegawai Negeri Sipil, ijazah minimal SLTA, tinggi badan minimal, umur minimal, kesehatan jasmani dan rohani, dan lulus pendidikan dan pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 05 YEAR 2006
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 31 YEAR 2003 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT
OF THE BEKASI CITY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering:

that based on Law Number 32 of 2004
Concerning Regional Government and Government policy
Regions in improving public services through
evaluation of the improvement of regional apparatus organizations,
it is deemed necessary to adjust the formation of
Civil Service Police Unit of the Bekasi City Government
as per applicable regulations;
that Government Regulation Number 32 of 2004
concerning Guidelines for the Civil Service Police Unit regulates
the type of organization the Civil Service Police Unit regulates which
must be included in the Regional Regulation concerning
Establishment of the Civil Service Police Unit of the City Government
Bekasi;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0a273c1-091e-4aa6-b0fa-ee644432f33c","actionData","errors"]