[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c09bfa82-b5b8-4e25-9ed2-51b35b527d18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi dan Tata Usaha Negara
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BD.2022/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;\r\nBahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;\r\nBahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor\r\n23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diganti;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. \n Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nKewenangan Pemerintah Daerah;\r\nPenyusun Profil Perkembangan Kependudukan;\r\nPersyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;\r\nTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;\r\nHak Akses Dokumen dan Data Kependudukan;\r\nKerjasama;\r\nPembinaan dan Pengawasan; \r\nPeran serta Masyarakat;\r\nPendanaan;\r\nSanksi Administratif;\r\nPenyidikan;\r\nKetentuan Pidana;\r\nKetentuan Lain-lain;\r\nKetentuan Peralihan;dan\r\nKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n 68 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Kotabaru. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk koordinasi, pembentukan Disdukpencapil, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada Desa, penyajian Data Kependudukan, dan koordinasi pengawasan.
Pembentukan Disdukpencapil sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah setiap tahun.
Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, termasuk pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan, dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
Hak akses dokumen dan Data Kependudukan yang diberikan Menteri kepada petugas Disdukpencapil dan Pengguna yang memenuhi persyaratan.
Kerjasama yang dapat dilakukan Bupati dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
Pelaporan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Gubernur.

Peraturan ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Penduduk yang tidak membawa KTP-el saat berada di Daerah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pejabat Disdukcapil yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenai sanksi administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).\n3. Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (5), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan kuota hak akses, penonaktifan user identity, pemutusan jaringan, pengakhiran kerja sama, atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
ON
IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATION
OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that services for Population Administration and Civil Registration in Kotabaru Regency are the rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to be provided to every Resident without exception;
that the Kotabaru Regency Regional Government is obliged to provide protection, recognition, determination of personal status, and legal status for every important event experienced by residents, it is necessary to regulate population administration and civil registration;
that the provisions of Kotabaru Regency Regional Regulation Number 21 of 2007 concerning the Implementation of Population

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c09bfa82-b5b8-4e25-9ed2-51b35b527d18","actionData","errors"]