[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c07aadda-227d-41ae-8b84-c8e82606542c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyelenggaraan Perkoperasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PERKOPERASIAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2016/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perkoperasian
ABSTRAK:	\n \n bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang memiliki arti penting serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota koperasi dan masyarakat;\r\nbahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu di atur penyelenggaraannya di Kabupaten Bandung;\r\nbahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);\r\nPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 \r\nPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015\r\nPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015\r\nPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015\r\nPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/ 2015\r\nPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/ 2015 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan koperasi, perangkat organisasi koperasi, usaha koperasi, pemberdayaan dan pelindungan koperasi, peran dunia usaha, lembaga gerakan koperasi, pengawasan, kewajiban dan larangan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016. \n Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 17) dicabut \n 114 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bandung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya reformasi perekonomian yang merata dan penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang strategis.

Ketentuan substansial meliputi:

Bentuk koperasi: primer (didirikan oleh orang-seorang) dan sekunder (didirikan oleh badan hukum koperasi).
Pendirian koperasi: harus mengikuti penyuluhan, dituangkan dalam akta notaris, dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Pengesahan akta pendirian: diajukan kepada Pejabat Yang Berwenang melalui notaris dengan Surat Pengantar dari SKPD terkait.
Penggabungan dan peleburan koperasi: dapat dilakukan untuk pengembangan/efisiensi, harus disetujui Rapat Anggota.
Pembubaran koperasi: dapat dilakukan oleh anggota, karena jangka waktu berakhir, oleh pemerintah pusat, atau karena tidak melaksanakan RAT.
Perubahan anggaran dasar: dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
Keanggotaan: anggota adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi, memiliki hak dan kewajiban yang diatur.
Perangkat organisasi koperasi: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus dapat mengangkat pengelola.
Usaha koperasi: harus sesuai dengan jenis koperasi (produsen, konsumen, pemasaran, jasa, KSP, KSPPS). KSP dan KSPPS dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi.
Pemberdayaan koperasi: dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendidikan, fasilitasi, pembinaan, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, dan pembiayaan.
Perlindungan koperasi: dilakukan melalui kebijakan yang mendukung akses pendanaan, bahan baku, kualitas produk, dan akses pasar.
Peran dunia usaha: usaha besar dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan koperasi.
Lembaga gerakan koperasi: koperasi mendirikan organisasi tunggal untuk memperjuangkan kepentingan koperasi.
Pengawasan koperasi: meliputi penerapan kepatuhan, kelembagaan, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan, dan penerapan sanksi.
Kewajiban dan larangan: koperasi memiliki kewajiban (misalnya memiliki domisili tetap, izin usaha) dan larangan (misalnya melakukan monopoli).

","transitional_provisions","Izin usaha koperasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.","sanctions","Pelanggaran terhadap kewajiban dalam Pasal 83 dan larangan dalam Pasal 85 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penurunan klasifikasi, penghentian kegiatan usaha, pencabutan rekomendasi, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran koperasi.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Bandung No. 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bandung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199214/perda-kab-bandung-no-17-tahun-2010","a49eba91-14a2-49ca-a297-12c38ca2f0bb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANDUNG REGENCY NUMBER 4 OF 2016

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
COOPERATIVE ORGANIZATION

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c07aadda-227d-41ae-8b84-c8e82606542c","actionData","errors"]