[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c06f9548-5431-4f46-9185-6afdae07b6c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perangkat Desa Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Perangkat Desa Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT-DESA\\-LAINNYA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perangkat Desa Lainnya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan\r\ndalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. PERANGKAT DESA LAINNYA; 3. PERSYARATAN CALON; 4. MEKANISME PENGANGKATAN; 5. MASA JABATAN; 6. KEDUDUKAN KEUANGAN; 7. URAIAN TUGAS; 8. LARANGAN; 9. MEKANISME PEMBERHENTIAN; 10. KETENTUAN PERALIHAN; 11.KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 50,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 18)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Tabanan. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Kelian Banjar Dinas, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Persyaratan Calon: Calon Perangkat Desa Lainnya harus memenuhi persyaratan seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berkelakuan baik, tidak dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun, tidak terlibat perbuatan yang meresahkan masyarakat, terdaftar sebagai penduduk desa minimal 2 tahun terakhir, bersedia dicalonkan, usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun (kecuali Kelian Banjar Dinas maksimal 54 tahun), dan berpendidikan minimal SMP atau sederajat.

Mekanisme Pengangkatan: Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Perbekel (Kepala Desa). Jika calon lebih dari satu, diadakan seleksi. Khusus untuk Kelian Banjar Dinas, pengangkatan dilaksanakan setelah pemilihan oleh masyarakat banjar dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kelihan Banjar Dinas mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatan.

Masa Jabatan: Masa jabatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan paling lama sampai umur 60 tahun. Masa jabatan Kelian Banjar Dinas adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kedudukan Keuangan: Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Penghasilan tetap paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Uraian Tugas: Peraturan ini juga mengatur uraian tugas untuk Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Keuangan, Umum), Pelaksana Teknis Lapangan, dan Kelian Banjar Dinas.

Larangan: Perangkat Desa Lainnya dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat bangsa, negara, pemerintah daerah, desa dan masyarakat, menyalahgunakan wewenang, dan tindakan lain yang merugikan.

Mekanisme Pemberhentian: Perangkat Desa Lainnya berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak memenuhi syarat, melanggar larangan, atau melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa Lainnya yang ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, dengan ketentuan Perbekel menetapkan kembali pengangkatan Perangkat Desa Lainnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABANAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
OTHER VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABANAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, further regulations regarding villages are stipulated in Regional Regulations based on applicable Government Regulations;
that to implement the provisions of Article 26 paragraphs (4) and (5) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation concerning Other Village Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Other Village Apparatus;

Remembering :

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c06f9548-5431-4f46-9185-6afdae07b6c2","actionData","errors"]