[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c06f63ae-d260-47b6-a5cb-24091dc2883b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Di Daerah Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Di Daerah Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

muatan - lokal - pendidikan - anak - usia - dini - dan - pendidikan - dasar - di - daerah - kota - cimahi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2021/280
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Di Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mencerdasakan kehidupan bangsa sertas men dukung kearifan lokal pada saat ini belum terdaoatr panduan dalam menyelenggarakan muatan lokal untuk menyusun dan menyenggarakan muatan lokal maka perlu menetapkan Perda tentang Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikasn dasar di Daerah Kota Cimahi. \n Dasar hukum Peraturan Daerah Ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015. \n Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidiakn Dasar Di Daerah Kota Cimahi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 dicabut. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang muatan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kearifan lokal yang berkeadilan sosial dan belum adanya panduan penyelenggaraan muatan lokal. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyusun dan menyelenggarakan pendidikan muatan lokal yang sesuai.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup definisi muatan lokal sebagai bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan lokal dapat berupa seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, bahasa, dan teknologi. Muatan pembelajaran terkait muatan lokal diintegrasikan dalam mata pelajaran atau aspek perkembangan seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jika pengintegrasian tidak memungkinkan, muatan lokal dapat menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya, serta identifikasi muatan lokal. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan tersebut. Jika satuan pendidikan tidak mengajukan usulan, Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan muatan lokal. Perangkat Daerah juga bertugas merumuskan kompetensi dasar dan menentukan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar. Wali Kota menetapkan muatan lokal berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan mengusulkan hasil penetapan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun silabus dan buku teks pelajaran muatan lokal berdasarkan muatan lokal yang akan diberlakukan. Wali Kota menetapkan silabus berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran muatan lokal berdasarkan kompetensi dasar, silabus, dan buku teks muatan lokal. Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan monitoring terhadap pembelajaran muatan lokal. Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal kepada Wali Kota setiap akhir tahun pelajaran. Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pembelajaran muatan lokal berdasarkan hasil monitoring dan laporan. Pendanaan pembelajaran muatan lokal bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Cimahi No. 10 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62585/perda-kota-cimahi-no-10-tahun-2014","a4f69c22-6cdd-4327-b0dd-21269e558e3b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIMAHI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 7 YEAR 2021
CONCERNING
LOCAL CONTENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND BASIC
EDUCATION IN THE CIMAHI CITY AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering:

that to educate the nation's life and support local wisdom that is socially just in the Cimahi City area;
that currently there are no guidelines for organizing local content in Early Childhood Education and Basic Education in the Cimahi City area;
that to prepare and organize local content education in early childhood education and basic education in the Cimahi City area, a legal basis is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Content in Early Childhood Education and Basic Education in the Cimahi City Area;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c06f63ae-d260-47b6-a5cb-24091dc2883b","actionData","errors"]