[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c06cdd35-f4af-44f0-b61f-711d879c37f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan, baik fisik\r\nmaupun mental berupa menurunnya tingkat kesehatan seseorang\r\ndan perilaku buruk serta bertentangan dengan budaya\r\nmasyarakat Kalimantan Selatan yang religius;\r\nbahwa akibat perilaku buruk dari mengonsumsi minuman\r\nberalkohol dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan\r\nketentraman masyarakat bahkan dapat berupa tindakan kriminal;\r\nbahwa untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat\r\ndari minuman beralkohol perlu dikendalikan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman\r\nBeralkohol ; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan\r\nNomor 02 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yang berisi: \r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tKlasifikasi Minuman Beralkohol;\r\n3.\tPerizinan dan Penjualan; \r\n4.\tPerizinan dan Penjualan;\r\n5.\tPengawasan;\r\n6.\tPeran Serta Masyarakat dan Penghargaan;\r\n7.\tAnggaran;\r\n8.\tPenyidikan;\r\n9.\tKetentuan Pidana;\r\n10.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi\r\nKalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Selatan guna meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta menjaga ketertiban dan ketentraman. Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan, memicu perilaku buruk, dan bertentangan dengan budaya religius masyarakat Kalimantan Selatan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup klasifikasi minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol (golongan A, B, dan C), persyaratan perizinan untuk distributor, subdistributor, pengecer, dan penjual langsung minuman beralkohol. Distributor dan subdistributor minuman beralkohol golongan B dan/atau C harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang diberikan atas rekomendasi Gubernur. Peraturan ini juga mengatur tempat dan waktu penjualan minuman beralkohol, serta kewajiban memiliki stiker pada setiap botol atau kemasan. Terdapat larangan mendistribusikan minuman beralkohol tanpa rekomendasi, menjual di luar tempat dan waktu yang ditentukan, serta mengonsumsi di tempat yang tidak diizinkan. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam pencegahan dan penanggulangan minuman beralkohol.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang- undangan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.\n2. Semua perizinan minuman beralkohol yang telah dikeluarkan Gubernur disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 8 ayat (1), ayat (5), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7) atau Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), (5), (7) dinyatakan sebagai tindak pidana yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 7 OF 2008
on
CONTROL AND SUPERVISION OF CIRCULATION OF
ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that alcoholic beverages can damage health, both physically and mentally, in the form of decreasing a person's health level and bad behavior and are contrary to the culture of the religious South Kalimantan community;
that as a result of bad behavior from consuming alcoholic beverages can cause disturbances to public order and peace and can even be in the form of criminal acts;
that in order to maintain public order and peace from alcoholic beverages, it needs to be controlled;
that based on the considerations as intended in letters a, letter b and letter c, it is necessary to form a Regional Regulation on the Control and Supervision of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c06cdd35-f4af-44f0-b61f-711d879c37f3","actionData","errors"]