[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0508071-8ceb-4d53-bdd2-c83b6d71ad81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Masuk Pelabuhan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2003","number","11","year","2003","published_date","2003-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Retribusi Masuk Pelabuhan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELABUHAN
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2003/ NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Masuk Pelabuhan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Masuk Pelabuhan sebagai salah satu jenis Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Masuk Pelabuhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 69 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999. \n Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan Retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa,. Prinsip dalam menetapkan Struktur dan besarnya tarif, Tata Cara dan syarat Untuk Mendapatkan Hak Sewa,,. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat Retribusi terutang,. Tata cara Pemungutan, . Tata Cara Pembayaran,. Tata Cara Penagihan,. Pengurangan, Keringanan,. dan Pembebasan Retribusi,. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi,. Tata Cara Penyelesaian Keberatan,. Tata Cara Penghitungan, Pengembalian Kelebihan Bayar retribusi,. Sanksi Administrasi, .Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana,. Ketentuan Lain-lain,. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Masuk Pelabuhan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2003 mengatur tentang Retribusi Masuk Pelabuhan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menertibkan pengelolaan Retribusi Masuk Pelabuhan sebagai salah satu jenis retribusi daerah dengan menetapkan objek dan besaran retribusi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi pelabuhan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi Masuk Pelabuhan dikenakan pada pelayanan masuk pelabuhan yang meliputi Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Pelabuhan Jembatan Batu, dan pelabuhan lain yang dimiliki Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan masuk pelabuhan.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi Masuk Pelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi setiap kali masuk pelabuhan.\n4. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis pelabuhan (Pelabuhan Murhum dan Pelabuhan Jembatan Batu). Tarif juga dibedakan berdasarkan jenis kendaraan (orang, becak, gerobak, sepeda motor, kendaraan roda empat, mobil, truk, bus, alat berat). Selain itu, terdapat opsi berlangganan bulanan dan tahunan untuk jenis kendaraan tertentu.\n5. **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas masuk pelabuhan diberikan.\n6. **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi adalah jangka waktu setiap kali masuk pelabuhan atau ditetapkan lain oleh Walikota. Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n7. **Tata Cara Pemungutan:** Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Semua hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.\n8. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BAU – BAU CITY
NUMBER 14 OF 2003 SERIES C NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF BAU-BAU CITY
NUMBER 11 OF 2003
CONCERNING
PORT ENTRY RETRIBUTION

MAYOR OF BAU-BAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that for the orderly management of Port Entry Retribution as one type of Retribution, it is deemed necessary to determine the object and amount of Port Entry Retribution; \n that to implement the provisions as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate by Regional Regulation; \n \n
In view of :	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209); \n Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 75, Supplement to the State Gazette Number 3486); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0508071-8ceb-4d53-bdd2-c83b6d71ad81","actionData","errors"]