[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c04042f8-8de8-4a48-909f-affc79cecf16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-04-27","effective_date","2017-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TUNJANGAN-PERUMAHAN-BAGI-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan tunjangan perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;\r\nb. bahwa pemberian tunjangan perumahan merupakan tindak lanjut atas ketentuan pasal 20 peraturan daerah kota parepare nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 2);\r\n7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);\r\n8. Peraturan Walikota Parepare Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 50). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN\r\nBAB III KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017. \n 3 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD. Substansi utama peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota Parepare dalam bentuk uang, yang diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas. Besaran tunjangan perumahan ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang. Tunjangan ini hanya diberikan kepada anggota DPRD yang belum menempati atau belum disediakan rumah dinas oleh Pemerintah Daerah. Seluruh beban anggaran terkait pemberian tunjangan perumahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 8 OF 2017
ON
HOUSING ALLOWANCE FOR MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF PAREPARE CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that to support the smooth implementation of the duties, functions, and authority of the Regional House of Representatives, it is necessary to provide a housing allowance to Members of the Regional House of Representatives of Parepare City;
that the provision of housing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c04042f8-8de8-4a48-909f-affc79cecf16","actionData","errors"]