[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0400afb-d27d-4c39-9dcd-daa326b5c942","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketahanan pangan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2020/ No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting\r\ndalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas,\r\nmandiri, dan sejahtera;\r\nb. bahwa ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, dapat diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang\r\ncukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar\r\nmerata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli\r\nmasyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib\r\nyang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk di\r\ndalamnya Ketahanan Pangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasla 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 ; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Ketahanan Pangan pada Kabupaten Temanggung yang meliputi: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perencanaan Pangan; Ketersediaan Pangan; Keterjangkauan Pangan; Konsumsi Pangan dan Gizi; Keamanan Pangan; Label dan Iklan Pangan; Pengawasan; Sistem Informasi Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pembiyaan; Ketentuan Lain lain dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020. \n 44 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat daerah. Latar belakangnya adalah pentingnya ketahanan pangan untuk pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera, yang dapat dicapai melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketahanan pangan, termasuk perencanaan, ketersediaan, cadangan, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, serta sistem informasi pangan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal, serta menetapkan jenis pangan lokal. Peraturan ini juga mengatur cadangan pangan yang terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Penganekaragaman pangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Pemerintah Daerah juga berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Keterjangkauan pangan diwujudkan melalui kebijakan di bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pemerintah Daerah juga berkewajiban meningkatkan pemenuhan jumlah dan mutu konsumsi pangan masyarakat serta menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat. Keamanan pangan dijamin melalui sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui batas atau dilarang dikenai sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, atau pencabutan izin.\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan label dan iklan pangan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TEMANGGUNG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 11 OF 2020
CONCERNING
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that food security is very important in the context of quality, independent, and prosperous human development;
that food security as referred to in letter a, can be realized through sufficient, safe, quality, nutritious and diverse food availability and evenly distributed throughout the region, and affordable by the purchasing power of the community;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter c of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, food affairs are one of the mandatory affairs that are the authority of the Regional Government, including Food Security;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0400afb-d27d-4c39-9dcd-daa326b5c942","actionData","errors"]