[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c02377e7-8759-4148-a3c0-9095c6aada1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 43 Tahun 2018","number","43","year","2018","published_date","2018-04-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 149
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan\r\nGedung, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati KonaweKepulauan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupat tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; \n 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n2. Undang-Undang Nomor28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran NegaraTahun2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44\r\n6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\\ Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4575);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5161); \r\n18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n21. Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan\r\nTahun 2016 Nomor 3);\r\n22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);\r\n23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB IV CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI\r\nBAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB IX MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG\r\nBAB X CARA PEMUNGUTAN\r\nBAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\nBAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN\r\nBAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA\r\nBAB XIV PEMERIKSAAN\r\nBAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XVI MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT IMB, TEGURAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018. \n 49 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini mengatur tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Konawe Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menunjang pembiayaan pelayanan IMB. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberian izin. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- **Objek Retribusi:** Pemberian izin untuk mendirikan bangunan.\n- **Subjek Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi Perizinan Tertentu.\n- **Cara Penghitungan Retribusi:** Ditetapkan berdasarkan luas atau volume bangunan, indeks terintegrasi, dan harga satuan retribusi bangunan.\n- **Tarif Retribusi:** Ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati.\n- **Wilayah Pemungutan:** Seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.\n- **Masa Terutang:** Saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Cara Pemungutan:** Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan tidak dapat diborongkan.\n- **Pemanfaatan:** Diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 25 dan 26 mengatur sanksi terkait IMB:\n\n1. Jika Surat Teguran tidak diperhatikan, dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya berupa penghentian sementara kegiatan, penyegelan bangunan, dan/atau pembongkaran bangunan atas izin Bupati.\n2. IMB dinyatakan batal atau dicabut jika dalam 1 tahun setelah diterbitkan tidak ada kegiatan pembangunan, atau jika IMB tidak sesuai dengan lokasi atau data fisik bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319095/perda-kab-konawe-kepulauan-no-1-tahun-2024","bd93ac78-b74e-4f86-b87f-d18f14ef6460","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF KONAWE ISLANDS
NUMBER ५९S OF 2018
ABOUT
BUILDING PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and with the enactment of Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Buildings, it is necessary to stipulate a Regent Regulation of Konawe Islands concerning Building Permit Fees;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regent Regulation concerning Building Permit Fees;

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c02377e7-8759-4148-a3c0-9095c6aada1d","actionData","errors"]