[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0218c6a-7690-4dd8-b221-6c645160c4d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. hASRI ainun habibie
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Aiunun Habibie termasuk di dalamnya mengatur tentang nama,objek, dan subjek retribusi, penggolongan retribusi, jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai, pemeriksaan, ketentuan lain-lain, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peratulan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Terdiri dari 69 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD.

Ketentuan Substansial:

Objek dan Subjek Retribusi: Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di RSUD.
Penggolongan Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Jenis Pelayanan yang Dikenakan Retribusi:\n
- Pelayanan Medik: rawat jalan/rawat darurat, one day care, rawat inap, penunjang diagnostik, tindakan medik, persalinan, jantung, konsultasi, medico-legal, transfusi darah, asuhan keperawatan.
- Pelayanan Non Medik: pelayanan gizi, oksigen, mobil ambulance, laundry, administrasi rawat inap, farmasi.
- Pelayanan Jasa Lainnya: pemulasaran jenazah, pelatihan/diklat/praktek mahasiswa.
\n
Tarif Retribusi: Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah dimana pelayanan kesehatan diberikan.
Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling lambat 15 hari sejak diterbitkan.
Angsuran dan Penundaan: Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
Penagihan: Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
Penghapusan Piutang: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Gubernur.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur.
Obat-obatan dan Bahan/Alat Kesehatan: Penggunaan obat berpedoman kepada Formularium Nasional.
Pemeriksaan: Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Ketentuan Lain-Lain: Tarif bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. Gorontalo No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/299886/perda-prov-gorontalo-no-1-tahun-2024","6a41b39e-bbe6-4c32-98b6-382490c7525b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 8 OF 2014
on
HEALTH SERVICE CHARGES
dr. HASRI AINUN HABIBIE REGIONAL GENERAL HOSPITAL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF GORONTALO,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees/Charges, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Health Service Charges of dr. Hasri Ainun Habibie Regional General Hospital;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 38 of 2000 on the Establishment of Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 258, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4060);
Law 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0218c6a-7690-4dd8-b221-6c645160c4d0","actionData","errors"]