[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0208774-5a24-450e-9876-b24d2cf047b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2004","number","9","year","2004","published_date","2005-12-30","effective_date","2005-07-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Sumedang Tahun 2005 No. 8 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Sumedang. Latar belakangnya adalah potensi aset kekayaan daerah yang perlu dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif untuk menunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur retribusi atas pemakaian kekayaan daerah agar bermanfaat bagi daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi pemakaian tanah (sempadan situ dan irigasi), bangunan/gedung/lapangan olahraga, dan kendaraan/alat-alat berat/laboratorium.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan memakai kekayaan daerah.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada lokasi, harga tanah, luas tanah, peruntukan, jangka waktu pemakaian (untuk tanah); lokasi, luas ruangan, fasilitas, dan waktu pemakaian (untuk bangunan); jenis, kondisi, dan waktu pemakaian (untuk alat-alat berat dan laboratorium); serta lokasi, kondisi, dan fasilitas (untuk WC umum).
Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhitungkan biaya administrasi, jenis, lokasi, kondisi, dan peruntukan.
Struktur tarif didasarkan pada pemakaian kekayaan daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi, dan peruntukan. Besaran tarif retribusi diatur secara rinci dalam Pasal 8, mencakup berbagai jenis pemakaian aset daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 8
YEAR 2005
SERIES C

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2004
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUMEDANG,

Considering:

that Sumedang Regency is one of the regions that has regional assets that have the potential for which it needs to be managed and utilized professionally, transparently, accountably, efficiently and effectively, so that it is useful in supporting development and community needs;
that to utilize the Use of Regional Government Assets, it is necessary to regulate retribution for the Region so that it is useful for utilizing and using regional assets;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, the regulation of the Local Service Charge for the Use of Regional Assets needs to be stipulated by a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 14 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0208774-5a24-450e-9876-b24d2cf047b7","actionData","errors"]