[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c01f1e2b-f8a3-446d-bc88-339ff02343de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB SITUBONDO TAHUN 2011-2031
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011-2031
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Situbondo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 5 Tahun 1984, UU No 5 Tahun 1990, UU No 36 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 22 Tahun 2001, UU No 3 Tahun 2002, UU No 27 Tahun 2003, UU No 7 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2004, UU No 31 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU Mo 38 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU NO 23 tahun 2007, UU No 24 Tahun 2007, UU No 26 tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 30 Tahun 2007, UU No 17 Tahun 2008, UU No 18 Tahun 2008, UU No 20 Tahun 2008, UU No 43 Tahun 2008, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 22 Tahun 2009, UU No 30 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 39 Tahun 2009, UU No 41 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2010, UU No 1 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, PP No 10 Tahun 2000, PP No 63 tahun 2002, PP No 16 Tahun 2004, PP No 45 tahun 2004, PP No 15 Tahun 2005, PP No 16 Tahun 2005, PP No 36 Tahun 2005, PP No 20 tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 59 Tahun 2007, PP No 21 Tahun 2008, PP No 26 Tahun 2008, PP No 42 Tahun 2008, PP No 43 Tahun 2008, PP No 24 Tahun 2009, PP No 34 Tahun 2009, PP No 56 Tahun 2009, PP No 61 Tahun 2009, PP No 10 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2010, PP No 15 Tahun 2010, PP No 22 Tahun 2010, PP No 24 Tahun 2010, PP No 36 Tahun 2010, PP No 64 Tahun 2010, PP No 68 Tahun 2010, PP No 1 Tahun 2011, PP No 28 Tahun 2011, PP No 38 Tahun 2011, Keppres No 32 Tahun 1990, Perpres No 5 Tahun 2006, Perpres No 28 Tahun 2010, Perpres No 32 Tahun 2011, Perpres No 33 Tahun 2011, Perda Jatim No 11 Tahun 1991, Perda No 4 Tahun 2003, Perda No 6 Tahun 2005, Perda No 1 Tahun 2009, Perda No 5 Tahun 2012, Permen PU No 16 Tahun 2009 \n Peraturan Daerah ini terdiri dari:\r\nBab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Bab III tentang Rencana Struktur Ruang, Bab IV tentang Rencana Pola Ruang Wilayah, Bab V tentang Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, Bab VI tentang Arahan Pemanfaatan Ruang, Bab VII tentang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Bab VIII tentang Sanksi Pidana, Bab IX tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Bab X tentang Kelembagaan, Bab XI tentang Ketentuan Lain-lain, dan Bab XII tentang Ketenrtuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 91 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi bencana. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan pusat pelayanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan prasarana wilayah, pengendalian fungsi kawasan lindung, pengembangan manajemen risiko bencana, pengembangan fungsi kawasan budidaya, pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian, pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan, pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan, peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara. Strategi penataan ruang mencakup pengembangan sistem pusat pelayanan secara hirarkis, penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air, pengendalian fungsi kawasan lindung, pengembangan manajemen risiko bencana, pengembangan fungsi kawasan budidaya, pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian, pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan, pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan, peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\na. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\nb. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n3. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan\n5. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.","sanctions","1. Setiap yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dincam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta);\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
\nNUMBER 9 OF 2013
\nABOUT
\nSPATIAL PLANNING OF SITUBONDO REGENCY
\nYEAR 2011 - 2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SITUBONDO

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Situbondo Regency by utilizing regional space efficiently, effectively, harmoniously, in balance, and sustainably in order to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a Spatial Plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the spatial plan is a direction for investment locations for development carried out by the government, community, and/or business world;
That with the enactment of Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation No. 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan, it is necessary to elaborate it into the Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c01f1e2b-f8a3-446d-bc88-339ff02343de","actionData","errors"]