[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0179e08-03e7-498d-8196-dcf887264bbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 5/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. \r\nbahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Semarang. \r\nbahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengeleloaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\n- Ketentuan Umum\r\n- Tertib Jalan Dan Tertib Angkutan Jalan\r\n- Tertib Jalur Hijau\r\n- Taman Dan Tempat Umum\r\n- Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Polder Dan Pantai\r\n- Tertib Lingkungan\r\n- Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu,\r\n- Tertib Sosial\r\n- Tertib Kesehatan\r\n- Tertib Hiburan\r\n- Tertib Partisipasi Masyarakat\r\n- Peran Serta Masyarakat\r\n- Penyidikan\r\n- Ketentuan Pidana\r\n- Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017. \n 21 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat guna mendukung kesejahteraan sosial masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:\n\n1. **Tertib Jalan dan Angkutan Jalan:**\n * Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan di tempat yang diperuntukkan dan larangan menerobos pagar pembatas jalan.\n * Kewajiban penumpang dan pengemudi angkutan umum untuk naik/turun di tempat yang ditentukan.\n * Larangan membuat bangunan di bahu jalan/trotoar, menutup jalan tanpa izin, memasang portal/pembatas kecepatan tanpa izin, menggunakan bahu jalan/trotoar tidak sesuai peruntukan, membuang/membakar sampah di jalan, menggembalakan hewan di jalan, memasang spanduk tanpa izin, membongkar pagar pengaman/pemisah jalan, mengasong di jalan, bertempat tinggal di bahu jalan, dan menyelenggarakan perparkiran tanpa izin.\n * Kewajiban kendaraan umum menyediakan tempat sampah dan memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lansia, ibu hamil, dan balita.\n * Larangan mengangkut bahan berdebu/berbau/tercecer tanpa penutup, mengangkut bahan berbahaya tanpa izin, menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin, memarkir kendaraan di trotoar, dan berjualan di jalan.\n2. **Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum:**\n * Larangan bertempat tinggal, memasuki area yang bukan untuk umum, merusak fasilitas, mengalihfungsikan, berjualan, buang air tidak pada tempatnya, mencoret-coret, memasang iklan, membuang sampah sembarangan, menggembalakan hewan, melompati pagar, dan merusak pohon tanpa izin.\n3. **Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Polder, dan Pantai:**\n * Larangan mendirikan bangunan/bertempat tinggal di bantaran sungai/drainase/waduk/polder/pantai, memanfaatkan untuk usaha tanpa izin, mencemari air, membuang sampah, memindahkan penutup got tanpa izin, memelihara keramba ikan tanpa izin, dan menangkap ikan dengan alat yang merusak ekosistem.\n4. **Tertib Lingkungan:**\n * Larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan, membuat kebisingan, dan menelantarkan pekarangan.\n * Kewajiban melapor diri bagi tamu yang menginap lebih dari 24 jam.\n * Kewajiban pemilik bangunan menyediakan tempat sampah, memelihara trotoar/selokan/bahu jalan, dan memelihara tanaman di sekitar bangunan.\n5. **Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu:**\n * Larangan melakukan kegiatan usaha di jalan/trotoar/halte/jembatan/jalur hijau/taman tanpa izin.\n * Larangan membagikan selebaran tanpa izin.\n * Larangan menerima pelajar saat jam sekolah dan anak di bawah umur di tempat hiburan malam.\n6. **Tertib Sosial:**\n * Larangan meminta sumbangan tanpa izin.\n * Larangan bertingkah laku asusila di tempat umum.\n * Larangan menyediakan tempat untuk perbuatan asusila.\n * Larangan menjadi/menyuruh/memfasilitasi/menggunakan jasa penjaja seks komersial.\n7. **Tertib Kesehatan:**\n * Larangan menyelenggarakan pelayanan kesehatan/pengobatan tradisional tanpa izin.\n * Larangan memproduksi/mengedarkan/memperdagangkan minuman/makanan yang memabukkan/berbahaya.\n * Larangan membuat/meracik/menyimpan/menjual obat ilegal/palsu.\n8. **Tertib Hiburan:**\n * Kewajiban mendapat izin untuk menyelenggarakan hiburan di luar gedung.\n * Larangan menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari izin.\n9. **Tertib Partisipasi Masyarakat:**\n * Kewajiban memasang bendera Merah Putih pada hari besar nasional dan daerah.\n * Larangan merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan saat menyampaikan pendapat/unjuk rasa.\n\nPeraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan jaminan keamanan bagi pelapor pelanggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:\n\n1. Pelanggaran Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf h dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf m, huruf n, huruf o, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, huruf 1, Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SEMARANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that in order to achieve the social welfare of the community in the City of Semarang, it is necessary to support regional conditions that are safe, peaceful, orderly, smooth, and healthy, for the smooth implementation of the wheels of regional government;
that the Regional Government is obliged to organize Public Order to realize respect, protection and fulfillment of the community's rights to orderly and safe conditions, and to foster a culture of community discipline in order to realize the vision and mission of the Semarang City Regional Government;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the implementation of peace, public order, and community protection, it is necessary to regulate in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0179e08-03e7-498d-8196-dcf887264bbb","actionData","errors"]