[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c00366fd-c70f-45e6-bb31-78e35f666f4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":-5,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-10-20","effective_date","2006-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75,78,81],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_55":82,"_56":83,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PENYUSUNAN-ORGANISASI-tata-kerja-PEMERINTAH-DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan\r\nkepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu\r\ndidukung oleh organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 13\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu\r\nmengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan\r\nDesa;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan\r\nhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman\r\nPenyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh\r\nPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan\r\nmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat\r\nistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus\r\nNomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan desa.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Struktur Pemerintahan Desa: Terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).\n- Perangkat Desa: Terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan).\n- Tugas Pokok dan Fungsi: Mengatur tugas pokok, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa, termasuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan (Kebayan, Ladu, Modin), dan Kepala Dusun.\n- Hubungan Kerja: Menetapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Desa dan BPD serta antar perangkat desa.","transitional_provisions","1. Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang telah ada, masih dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini belum ditetapkan.","sanctions","(-)","revokes",[106],{"_107":108,"_109":110},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KUDUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2006
on
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION AND PROCEDURES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to organize village governance and services
to the community that are more efficient and effective, it is necessary
to be supported by the organization and procedures of village governance;
that to implement the provisions of Article 216 of the Law
Number 32 of 2004 on Village Governance and Article 13 of
Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary
to regulate guidelines for the preparation of the organization and procedures of Village
Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and
letter b, it is necessary to form a Regional Regulation on Guidelines
Preparation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c00366fd-c70f-45e6-bb31-78e35f666f4b","actionData","errors"]