[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfdfbcf6-cb6c-4e43-a006-78a4b26843df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2020 tentang PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK\r\nBUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sorong","place_of_enactment","Aimas","theme","PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK\r\nBUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, JDIH Kabupaten Sorong
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK\r\nBUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, perlu diatur Penerimaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah penghasil \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017; \n Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penerimaan pengunaan dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi pemerintah Kabupaten Sorong. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi dan gas bumi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengatur penerimaan dan penggunaan DBH SDA minyak bumi dan gas bumi yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Sorong.

Ketentuan substansial meliputi:

Sumber penerimaan DBH minyak bumi dan gas bumi.
Prinsip pengelolaan DBH, meliputi tertib, taat peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, berpihak pada daerah penghasil, dan berdasarkan penerimaan tahun anggaran berjalan.
Pembagian dan penggunaan DBH minyak bumi, meliputi alokasi untuk pendidikan (30%), kesehatan dan perbaikan gizi (20%), pemberdayaan masyarakat adat (33%), beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli Papua (5%), bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat (10%), serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (2%).
Pembagian dan penggunaan DBH gas bumi, dengan alokasi yang sama seperti DBH minyak bumi.
Pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Penyaluran BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Penggunaan dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penatausahaan DBH minyak bumi dan gas bumi.
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi penggunaan DBH.
Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan DBH.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pemerintah Daerah mengenakan sanksi berupa penundaan pencairan penerimaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SORONG REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
ABOUT
RECEIPT AND USE OF REVENUE SHARING FUNDS FROM OIL
AND NATURAL GAS RESOURCES OF THE SORONG REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SORONG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (2), Article
10 paragraph (3) and Article 11 paragraph (2) of the Special Regional
Regulation of West Papua Province Number 3 of 2019 concerning the Distribution
of Revenue Sharing Funds from Natural Resources of Oil
and Natural Gas between the Province and Regency/City, it is necessary
to regulate the Receipt and Use of Revenue Sharing Funds from Natural
Resources of Oil and Natural Gas which is part
of the Sorong Regency Government as a producing region;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfdfbcf6-cb6c-4e43-a006-78a4b26843df","actionData","errors"]