[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfd6b3df-332a-49a8-8f10-2bb7c44630c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2004","number","2","year","2004","published_date","2004-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMASARAN-LADA-PUTIH-BANGKA-BELITUNG
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2004 Nomor 2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat petani lada putih maka perlu adanya \r\nkerjasama antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang Pemasaran Lada Putih. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.28 Thn 1959; UU No.8 Thn 1981; UU No.10 Thn 1995; UU No.5 Thn 1999; UU No.22 Thn 1999; UU No.25 Thn 1999; UU No.27 Thn 2000; UU No.5 Thn 2003; PP No.1 Thn 1982; PP No.33 Thn 1996; PP No. 25 Thn 2000; Perda No.11 Thn 2002. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang pemasaran lada putih bangka belitung ; hak dan kewajiban eksportir; pemasaran; pelaksanaan pemasaran lada putih; pengawasan; sanksi; penyidikan; ketentuan pidana; aturan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani lada putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dalam bidang pemasaran lada putih. Latar belakangnya adalah perlunya melindungi petani lada dari permainan harga oleh tengkulak dan trader, serta meningkatkan ekonomi petani melalui pengaturan pemasaran lada.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama (KPB) yang bertanggung jawab kepada Gubernur untuk melaksanakan pemasaran lada putih.
Kewenangan KPB meliputi mengatur volume penjualan kepada eksportir, mendukung peningkatan mutu lada putih, dan melakukan penelitian untuk penganekaragaman produk lada putih.
Hak dan kewajiban eksportir, termasuk kewajiban memiliki izin usaha, mendaftarkan perusahaan ke KPB, memiliki gudang dan peralatan sortasi, serta menyampaikan laporan kegiatan usaha.
Pengaturan mengenai Surat Persetujuan Ekspor Lada Putih (SPELP) dan Surat Persetujuan Pengiriman Lada Putih Antar Daerah (SPPAD).
Pengawasan pemasaran lada putih oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Gubernur.

Peraturan ini juga mengatur tentang komisi penjualan yang diperoleh KPB, yang sebagian dialokasikan untuk biaya operasional KPB, pembagian kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan biaya pembinaan petani lada putih.

","transitional_provisions","1. Izin pengiriman lada putih yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.","sanctions","1. Gubernur dapat menjatuhkan sanksi kepada Kantor Pemasaran Bersama (KPB) apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2), berdasarkan usulan dari Tim Pengawas.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha sementara, pengenaan denda, atau pencabutan Izin Usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 2 SERIES E
WHITE PEPPER MARKETING
BANGKA BELITUNG

REGIONAL REGULATION
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 2 YEAR 2004
CONCERNING
BANGKA BELITUNG WHITE PEPPER MARKETING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,
\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to increase the income of the white pepper farmers, it is necessary to have cooperation between the Regency/City Government and the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands in the field of White Pepper Marketing; \n that based on the considerations in letter a, the Marketing of Bangka Belitung White Pepper needs to be regulated by a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of 1959 Number 73,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfd6b3df-332a-49a8-8f10-2bb7c44630c0","actionData","errors"]