[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfd45ce8-a25e-4def-9b8c-2d8a0baf943e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-04-01","effective_date","2008-04-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTAI POLITIK-bANTUAN KEUANGAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/No.13 SERI D NOMOR 41, TLD No. 97
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud Partisipasi Masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;\r\nbahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang merupakan Aset Negara maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; \n UU No/ 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberian bantuan keuangan; besaran bantuan keuangan; tata cara pengajuan bantuan; penyerahan bantuan keuangan; penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi partai politik; laporan penggunaan bantuan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2008. \n 7 Halaman, penjelasan: 2 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Parigi Moutong. Latar belakangnya adalah bahwa partai politik merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dan merupakan aset negara yang perlu didukung. Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Dewan Pimpinan Daerah/DPC partai politik.

Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Parigi Moutong setiap tahun anggaran. Besaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan APBD, namun tidak boleh melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi. Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- per kursi per tahun.

Tata cara pengajuan bantuan keuangan meliputi pengajuan tertulis oleh pimpinan daerah partai politik kepada Bupati melalui Badan Kesbang dan Linmas, dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti surat permohonan, laporan penggunaan bantuan tahun berjalan, SK kepengurusan, NPWP, surat keterangan perolehan kursi, surat keterangan bank, laporan penggunaan bantuan tahun sebelumnya yang telah diaudit, dan surat pernyataan bersedia dituntut jika memberikan keterangan tidak benar.

Bupati menyerahkan bantuan keuangan kepada ketua dan bendahara DPD dengan berita acara serah terima yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atas nama Bupati. Peneliti dan pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PARIGI MOUTONG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF PARIGI REGENCY
NUMBER 4 OF 2008
ON
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PARIGI MOUTONG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that Political Parties are an important form of Community Participation in developing a Democratic life that upholds freedom, equality, togetherness and honesty;
that Political Parties are an embodiment of people's sovereignty which is a State Asset, therefore in order to support the realization of a Democratic life in Indonesia, the Government needs to provide Financial Assistance to Political Parties;
that based on the considerations as intended in letters a. and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Financial Assistance to Political Parties;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 31 of 2002,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfd45ce8-a25e-4def-9b8c-2d8a0baf943e","actionData","errors"]