[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfcb8e17-8658-4a73-b2f1-24a4dc95b8e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-02-25","effective_date","2010-03-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

adat
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap fungsionaris lembaga kedamangan di daerahnya masing-masing;\r\nb. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dimaksud Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga kedamangan guna meningkatkan kinerja fungsionaris lembaga kedamangan;\r\nc. bahwa untuk mempermudah penyaluran bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga kedamangan perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2010. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mempermudah penyaluran bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga kedamangan guna meningkatkan kinerja mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap fungsionaris lembaga kedamangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan bantuan melalui APBD kepada Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga wajib menganggarkan dana untuk lembaga Kedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan melalui APBD masing-masing. Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak dapat mencari sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang dibayarkan secara sharing antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Besaran tunjangan diatur sebagai berikut:

Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon III.b.
Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon IV.a.
Mantir Adat Kecamatan memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon IV.b.
Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon V.a.

Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi wajib menyampaikan program kerja, usulan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Gubernur. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan hal yang sama kepada Bupati/Walikota. Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

","transitional_provisions","1. Damang Kepala Adat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya diberikan kesempatan menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.\n2. Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemilihan kembali harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.\n3. Waktu pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), paling lambat dibayarkan pada tahun 2011.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Prov. Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/89276/perda-prov-kalimantan-tengah-no-16-tahun-2008","85e3957b-7ccb-4141-a6b5-39233eb0913b","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 1 YEAR 2010
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 16 OF 2008 CONCERNING DAYAK CUSTOMARY INSTITUTIONS
IN CENTRAL KALIMANTAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,
\n \n \n

Considering:

that the Regional Government of Regency/City and the Provincial Government are responsible for fostering the officials of kedamangan institutions in their respective regions;
that in order to carry out the intended fostering, the Regional Government needs to provide assistance in the form of allowances/fixed income to the officials of kedamangan institutions in order to improve the performance of the officials of kedamangan institutions;
that to facilitate the distribution of assistance in the form of allowances/fixed income to the officials of kedamangan institutions, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfcb8e17-8658-4a73-b2f1-24a4dc95b8e5","actionData","errors"]