[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfcb214d-120e-4120-a8ab-7f843c8963af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-12-04","effective_date","2024-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e36155bc-9113-4d4e-bb05-93def7cec650","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia","short_name","Peraturan Kejaksaan","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertimbangan - Jaksa Agung - Pengangkatan - Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2024
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 6, BN 2024 (935) : 6 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan suatu kepastian hukum mengenai pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diatur tata cara pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. \n Dasar hukum Peraturan Kejaksaan ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; Perpres No. 38 Tahun 2010; dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024. \n Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). Jaksa Agung berwenang memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Pejabat PPNS. Pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan Pejabat PPNS diberikan atas permohonan pertimbangan dari: 1) pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau 2) pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, yang membawahi calon Pejabat PPNS. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2024. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang pemberian pertimbangan oleh Jaksa Agung dalam pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). Latar belakangnya adalah untuk penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum, yang dilakukan secara profesional oleh Pejabat PPNS. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan Pejabat PPNS.

Jaksa Agung berwenang memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Pejabat PPNS, yang diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga. Pertimbangan diberikan paling lama 30 hari sejak permohonan diajukan, dan jika tidak diberikan dalam waktu tersebut, Jaksa Agung dianggap menyetujui.

Calon Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan masa kerja, pangkat, pendidikan, bidang tugas, kesehatan, penilaian kinerja, dan pendidikan pelatihan. Proses pemberian pertimbangan meliputi verifikasi persyaratan dan asesmen kompetensi teknis, yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Jaksa Agung dapat menyetujui atau menolak pemberian pertimbangan berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Persetujuan atau penolakan dituangkan dalam surat pertimbangan atau surat penolakan pemberian pertimbangan, yang ditujukan kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
THE PROVISION OF CONSIDERATION BY THE ATTORNEY GENERAL
IN THE APPOINTMENT OF CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that law enforcement that is just, has legal certainty, and is beneficial in accordance with the objectives of the law is carried out professionally and with integrity by civil servant investigator officials by maintaining the honor and dignity of their profession;
that in the context of the appointment of civil servant investigator officials for the purposes of law enforcement as referred to in letter a, the Attorney General as the highest public prosecutor and controller of law enforcement is authorized to provide considerations based on qualifications and competence;
that to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfcb214d-120e-4120-a8ab-7f843c8963af","actionData","errors"]