[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfc4ce6e-6c53-425d-9473-9e0de2a9774d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-11-02","effective_date","2010-11-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Lembaga Musyawarah Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi
2010
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Lembaga Musyawarah Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, maka perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 6 Th. 1985; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; Permendagri No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010 \n PERDA ini mengatur mengenai susunan dan keanggotaan; mekanisme pemilihan anggota LMK; penetapan, peresmian dan masa bhakti serta pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota LMK; tugas, rapat-rapat dan pimpinan LMK; serta sekretariat dan pembiayaan LMK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2010. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda No. 5 Th. 2000 \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembiayaan (anggaran LMK) \n 21 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. LMK bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan LMK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. LMK diharapkan menjadi forum musyawarah untuk berbagai persoalan di tingkat kelurahan, menggerakkan partisipasi masyarakat, menyelesaikan masalah sosial, merumuskan usulan kebutuhan masyarakat, dan membantu pemerintah dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Susunan dan Keanggotaan: Anggota LMK dipilih secara demokratis di tingkat RW, dengan satu perwakilan tokoh masyarakat per RW. Calon anggota harus memenuhi persyaratan usia, kesehatan, pendidikan, tidak pernah tersangkut pidana, memiliki integritas, dan bersedia melaksanakan tugas.
Mekanisme Pemilihan: Lurah membentuk Panitia Pemilihan Calon (PPC) tingkat kelurahan, yang kemudian membentuk Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) tingkat RW. PPBC bertugas mengumumkan persyaratan, menerima pendaftaran, dan melaksanakan pemilihan.
Penetapan dan Peresmian: Walikota/Bupati menetapkan anggota LMK berdasarkan usulan dari Camat. Peresmian dilakukan dengan pengucapan sumpah/janji.
Masa Bhakti: Masa bhakti anggota LMK adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
Tugas LMK: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan masukan, menggali potensi masyarakat, menginformasikan kebijakan pemerintah, ikut serta menyelesaikan masalah kelurahan, membuat rencana kerja tahunan, dan menyusun tata tertib LMK.
Sekretariat dan Pembiayaan: Dibentuk Sekretariat LMK di kantor kelurahan. Anggaran kegiatan LMK dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 5 OF 2010
CONCERNING
URBAN VILLAGE DELIBERATION BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 25 Paragraph (3) of Law Number 29 of 2007 concerning the Government of the Province of the Special Region of the Capital City of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Urban Village Deliberation Board; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1985 concerning Social Organizations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1985 Number 44, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3298); \n Law Number 10 of 2004 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfc4ce6e-6c53-425d-9473-9e0de2a9774d","actionData","errors"]