[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfbe182d-500a-4d55-b9ae-3ab98056cc59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-05-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8, TLD No.8, LL KAB. KAYONG UTARA: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 6 Tahun 2009 \n Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Pemeriksa, Badan, Kekayaan Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Jasa, Jasa Usaha, wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Penyidikan, dan Kas Daerah; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Pemungutan dan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi, Penagihan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluarsa Penagihan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menunjang pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi pemakaian tanah, bangunan, ruangan untuk pesta atau pertemuan, kendaraan dan/atau alat berat milik daerah, dan pemakaian kekayaan lainnya. Subjek retribusi adalah orang dan/atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis kekayaan, dan jangka waktu pemakaian. Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar atau dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis kekayaan daerah seperti mess, gedung, aula, tanah, kendaraan bermotor, dan alat-alat berat.

Prinsip penetapan tarif adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dan saat terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan dapat diberikan keringanan berupa angsuran atau penundaan pembayaran dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Kayong Utara No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322602/perda-kab-kayong-utara-no-1-tahun-2024","05fd7d09-d110-41a8-aa31-0f39468d0a94","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF NORTH KAYONG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF NORTH KAYONG REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KAYONG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 127 letter a and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charges for the Use of Regional Assets; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 17 of 2003 concerning State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfbe182d-500a-4d55-b9ae-3ab98056cc59","actionData","errors"]