Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 8 Tahun 2013

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menunjang pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi pemakaian tanah, bangunan, ruangan untuk pesta atau pertemuan, kendaraan dan/atau alat berat milik daerah, dan pemakaian kekayaan lainnya. Subjek retribusi adalah orang dan/atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis kekayaan, dan jangka waktu pemakaian. Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar atau dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis kekayaan daerah seperti mess, gedung, aula, tanah, kendaraan bermotor, dan alat-alat berat.

Prinsip penetapan tarif adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dan saat terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan dapat diberikan keringanan berupa angsuran atau penundaan pembayaran dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.